Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh menteri dan kepala lembaga bepergian keluar negeri. Alasannya, saat ini masih terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali.

Namun, masih ada sejumlah menteri yang terpantau di luar negeri di antaranya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan M Lutfi. Demokrat menilai ada ketidakkompakan kabinet yang disebabkan lemahnya kepemimpinan di pemerintahan Jokowi.

"Ketidakkompakan kabinet yang saat ini tersaji nyata di hadapan publik adalah akibat dari lemahnya leadership di pemerintahan," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Senin (19/7).

Kamhar mengatakan, kunjungan kerja Menteri Investasi Bahlil dan Mendag M. Lutfi telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum lonjakan kasus dan penerapan PPKM darurat. Menurutnya, Jokowi telat menyampaikan larangan itu.

"Pak Jokowi sendiri baru secara tegas menyampaikan pelarangan anggota kabinet melakukan Kunker ke Luar Negeri selain Menlu nanti setelah Menterinya berada di Luar Negeri," ucapnya.

"Harusnya lebih awal menyampaikan kebijakan ini, ketika tren lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua mulai terdeteksi dan memimpin langsung penanganannya sehingga semua kekuatan dan sumberdaya yang ada bisa sinergi dan optimal bekerja untuk penanganan Covid-19," kata Kamhar.

Selain itu, ia bicara bidang penanganan Covid yang ditugaskan ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kata dia, pendelegasian penanganan Covid ke Airlangga menunjukkan pemerintah menempatkan isu kesehatan sebagai sub-ordinasi isu ekonomi. Padahal, persoalan kesehatan semestinya berada dalam lingkup kerja Menko PMK Muhadjir Effendi.

"Kita ketahui bersama krisis ekonomi yang terjadi hanyalah akibat dari krisis kesehatan. Gagal mengidentifikasi mana api dan yang mana asap, sehingga kebijakan yang ditempuh pun tak efektif. Pemerintah terlalu economic minded dalam menyikapi persoalan pandemi Covid-19, akhirnya karena gagal fokus, pada gilirannya ekomi semakin terpukul dan kesehatan semakin memburuk," ujarnya.

Kamhar menegaskan, persoalan Covid-19 adalah bencana nasional bahkan persoalan global. Semestinya Presiden Jokowi yang memimpin langsung.

"Jadi persoalan yang saat ini terus berlarut-larut karena lemahnya kepemimpinan dan manajerial Pak Jokowi yang tak mau turun tangan langsung memimpin perang semesta melawan pandemi Covid-19," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran kabinet hingga kepala Lembaga/Kementerian dilarang bepergian keluar negeri. Hal tersebut seiring saat ini masih terjadi lonjakan kasus Covid-19 dan penerapan PPKM Darurat di Jawa-Bali.

"Untuk itu seluruh menteri, kepala kementerian lembaga dilarang bepergian keluar negeri," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).

Dia mengatakan yang diperbolehkan bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebab kata dia sesuai dengan bidang tugasnya.

"Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari bapak presiden," bebernya.

Jokowi juga meminta agar seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini. Seluruh jajaran menteri harus ada untuk mengatasi penanganan Covid saat ini.