Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat tak akan intervensi kasus Hartati Murdaya

Demokrat tak akan intervensi kasus Hartati Murdaya Gede Pasek Suardika. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Demokrat memastikan tidak akan melakukan intervensi terkait pencegahan ke luar negeri  KPK terhadap anggota dewan Pembina Partai Demokrat, Hartati Murdaya. Ketua DPP Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika, menjelaskan pihaknya menyerahkan seluruh proses hukum yang sedang berlangsung ke KPK untuk dapat diselesaikan secara tuntas.

"Kita tidak usah membantu KPK dengan membangun opini tambahan lagi. Jadi kita hormati dan biarkan KPK bekerja dengan profesional," ujar Pasek kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/7).

Pasek juga menambahkan kadernya untuk tidak terlalu mencampuri dengan memberikan pernyataan atas kasus suap terkait pengurusan Hak Guna Lahan di Buol, Sulawesi Tengah tersebut.

"Kita jangan tambahkan opini yang akhirnya membuat penasehat bingung. Tidak usah. Karena hukum itu ada parameternya jelas kok. Jadi jangan macam-macam lah," ungkapnya.

Sebelumya KPK telah mengirimkan surat pencegahan atas nama Hartati Murdaya ke Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM. Hartati dicegah terkait kasus suap pengurusan pemilikan HGU Perebunan di Kabupaten Buol.

"Iya benar sudah terima surat permintaan pencegahan atas nama Hartati Murdaya per hari ini," ujar Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jendral Imigrasi, Djonny Muhammad saat dikonfirmasi oleh wartawan, Selasa (4/7).

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Buol, Sulawesi Tengah. Seorang pengusaha berinisial A diketahui bernama Anshori Manager di Perusahaan kelapa sawit bernama Hardaya Inti Plantation milik pengusaha Hartati Murdaya.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif

Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK

Baca Selengkapnya
Gerindra: Lebih Penting Hak Sopir Angkot daripada Hak Angket Pemilu

Gerindra: Lebih Penting Hak Sopir Angkot daripada Hak Angket Pemilu

Kamrussamad menyindir kepada politikus yang tidak siap kalah bereaksi dengan mendorong hak angket.

Baca Selengkapnya