Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat ngotot BLT untuk kompensasi kenaikan BBM

Demokrat ngotot BLT untuk kompensasi kenaikan BBM SPBU. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) melakukan rapat internal semalam. Mereka membicarakan mengenai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam rapat Setgab yang dipimpin oleh Sekretaris Gabungan, Amir Syamsuddin tersebut dihadiri perwakilan partai koalisi dari Partai Demokrat, Golkar, PPP, dan PKB. Sementara itu PKS dan PAN tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar menyatakan, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat Setgab tersebut. Salah satunya, pemerintah merasa perlu menyesuaikan harga BBM.

"Pertama, seluruh peserta rapat memahami perlunya penyesuaian harga BBM, kepastian pemerintah dan bentuk kompensasi yang lebih bermartabat dan mendidik," jelas Hasrul dalam keterangan pers, Rabu (1/5).

Selanjutnya, kata dia, dua partai koalisi yakni PPP dan PKB tetap tegas menolak kompensasi dalam bentuk BLT jika BBM akan naik. Sementara Golkar, jika terpaksa harus ada BLT, maka harus ada batasan, baik waktu maupun presentase hasil penghematan untuk kompensasi itu.

Selain itu, tambah dia, Golkar berpandangan kenaikan BBM menimbulkan efek kejut. Sehingga menurut partai berlambang pohon beringin itu, perlu ada berapa persen dari penghematan untuk mengatasi efek kejut itu.

Hasrul menambahkan, kebijakan penyesuaian harga BBM sudah diatur di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Di mana, mandatnya diserahkan kepada pemerintah. "Jadi tidak perlu harus menunggu DPR," tuturnya.

Kemudian hasil rapat yang terakhir, menurut Hasrul, Partai Demokrat tetap meminta kompensasi dalam bentuk BLT.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi

Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi

AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
PNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

PNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran adalah sosok pemimpin yang akan selalu bersama rakyat.

Baca Selengkapnya
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

Baca Selengkapnya