Demokrat ngotot BLT untuk kompensasi kenaikan BBM
Merdeka.com - Sekretariat Gabungan (Setgab) melakukan rapat internal semalam. Mereka membicarakan mengenai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam rapat Setgab yang dipimpin oleh Sekretaris Gabungan, Amir Syamsuddin tersebut dihadiri perwakilan partai koalisi dari Partai Demokrat, Golkar, PPP, dan PKB. Sementara itu PKS dan PAN tidak hadir dalam rapat tersebut.
Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar menyatakan, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam rapat Setgab tersebut. Salah satunya, pemerintah merasa perlu menyesuaikan harga BBM.
"Pertama, seluruh peserta rapat memahami perlunya penyesuaian harga BBM, kepastian pemerintah dan bentuk kompensasi yang lebih bermartabat dan mendidik," jelas Hasrul dalam keterangan pers, Rabu (1/5).
Selanjutnya, kata dia, dua partai koalisi yakni PPP dan PKB tetap tegas menolak kompensasi dalam bentuk BLT jika BBM akan naik. Sementara Golkar, jika terpaksa harus ada BLT, maka harus ada batasan, baik waktu maupun presentase hasil penghematan untuk kompensasi itu.
Selain itu, tambah dia, Golkar berpandangan kenaikan BBM menimbulkan efek kejut. Sehingga menurut partai berlambang pohon beringin itu, perlu ada berapa persen dari penghematan untuk mengatasi efek kejut itu.
Hasrul menambahkan, kebijakan penyesuaian harga BBM sudah diatur di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013. Di mana, mandatnya diserahkan kepada pemerintah. "Jadi tidak perlu harus menunggu DPR," tuturnya.
Kemudian hasil rapat yang terakhir, menurut Hasrul, Partai Demokrat tetap meminta kompensasi dalam bentuk BLT.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaDemokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaPNKT Bakal Mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Prabowo-Gibran adalah sosok pemimpin yang akan selalu bersama rakyat.
Baca SelengkapnyaMK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang
MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca Selengkapnya