Demokrat: Gunakan UU ITE Berlebihan, Bikin Kepercayaan Publik pada Polri Merosot

Minggu, 25 Oktober 2020 16:53 Reporter : Bachtiarudin Alam
Demokrat: Gunakan UU ITE Berlebihan, Bikin Kepercayaan Publik pada Polri Merosot Kesiapan Anggota Brimob Mengamankan Aksi Demo. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru tentang penilaian masyarakat yang melihat aparat kepolisian semakin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa.

Menanggapi hasil survei tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menilai, salah satu penyebab yang membuat penilaian masyarakat terhadap kepolisian menurun, lantaran penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terkesan berlebihan.

"Kebebasan sipil, itu juga kan termasuk menyampaikan pandangan lewat media yakni para pekerja media atau jurnalis yang mungkin kita belum potret ternyata banyak mengalami soal juga. Termasuk teman dari kebebasan sipil yang melakukan advokasi mengenai demokrasi ini, dihantui oleh sikap aparat atas nama pandemi itu menggunakan UU ITE ini berlebihan," tutur Hinca dalam diskusi Indikator Politik Indonesia, Minggu (25/10).

Bahkan, ia menyayangkan tujuan awal mula pembuatan UU ITE dengan kondisi saat ini sudah mulai berubah. Dengan ditambahnya kata informasi menjadikan seolah-olah aturan ini sudah bergeser dari tujuan awalnya.

Menurutnya, saat ini UU ITE yang dibuat digunakan lebih ke untuk menangkap orang melalui sejumlah bukti screenshot maupun melempar hoaks. Padahal, katanya, UU ITE dirancang guna mengatasi tingginya angka terorisme di dunia yang banyak transfer uang melalui mekanisme non formal yakni transaksi elektronik.

"Tapi, belakangan pembahasan UU, di DPR dari transaksi elektronik berubah atau ditambah di depannya informasi. Informasi tentang transaksi elektronik dan kemudian seolah-olah dibacanya transaksi elektronik tentang informasi," tuturnya.

"Padahal, informasi itu kan oksigennya demokrasi, tentang resesi demokrasi itu menurut pengamatan saya mengadili informasi berdasarkan tadi itu. Membuat aparat penegak hukum menggunakannya, menurut saya berlebihan, karena kemudian kebebasan sipil dan menyampaikan pendapatnya jadi terganggu," sambungnya.

Baca Selanjutnya: Bandingkan era SBY...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini