Demo Tolak RUU Kesehatan, Persatuan Dokter Gigi: Rawan Kriminalisasi
Merdeka.com - Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ikut dalam demo aksi damai menolak RUU Kesehatan Omnibus Law di kawasan Monas, Patung Kuda, Jakarta, Senin (8/5).
Massa yang bergerak dari titik kumpul Monas ke Kementerian Kesehatan. RUU Kesehatan dinilai sangat merugikan pelaku kesehatan.
Dalam aksinya, massa yang terdiri dari dokter dan perawat itu khawatir, RUU tersebut menjadi ancaman kriminalisasi tenaga kesehatan. Rencana pendidikan tidak berbasis perguruan tinggi, liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan, serta penghilangan peran organisasi profesi.
"Aksi terpaksa dilakukan karena kebuntuan jalan dialog, dan pemerintah memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan aspirasi dari bawah," ujar Koordinator Lapangan Aksi dari Pengurus Besar PDGI, Eka Erwansyah.
Lebih lanjut, Eka mengatakan, peserta aksi dokter gigi datang dari seluruh Indonesia. Aksi serupa juga berlangsung secara serentak di daerah-daerah.
"Ini merupakan bentuk kepedulian dokter gigi Indonesia yang tergabung dalam PDGI terhadap ancaman RUU Kesehatan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan oleh PDGI untuk menyuarakan ketidaksepakatan terhadap RUU Kesehatan secara lisan maupun tertulis kepada Kementerian Kesehatan maupun DPR RI.
PDGI menilai, proses penyusunan draf RUU Kesehatan telah bermasalah sejak awal. Karena tidak taat asas dan prematur. Pasal-pasal yang disusun terlihat banyak yang saling kontradiktif.
PDGI bersama para pakar hukum telah mengkaji aspek hukum pasal-pasal RUU Kesehatan. Disimpulkan bahwa beberapa pasal berpotensi menimbulkan konflik dokter-pasien, sehingga rawan terjadi kriminalisasi serta mengancam keselamatan tenaga medis.
Hal tersebut dapat terjadi karena proses penyusunan yang terburu-buru dan tidak memperhatikan partisipasi publik secara sungguh- sungguh.
Eka menambahkan, usulan masyarakat dan organisasi profesi kesehatan sebenarnya telah diakomodasi pada RUU Kesehatan inisiatif DPR. Namun sayangnya dimentahkan lagi dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang disampaikan Kementerian Kesehatan kepada DPR.
Oleh karena itu, PDGI menolak RUU Kesehatan karena memandang perlu terlebih dahulu dipersiapkan konsepsi yang lebih matang dengan melibatkan para stakeholder dalam perumusannya.
"Perlu dipertimbangkan dengan seksama berbagai esensi permasalahan dan aspirasi masyarakat maupun dari kalangan profesi kesehatan dalam rangka memajukan pembangunan kesehatan Indonesia," tutup dia.
PDGI adalah satu satunya organisasi profesi yang mewadahi seluruh dokter gigi di Indonesia. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 22 Januari 1950. Saat ini PDGI memiliki 43.207 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IDI: Perlu Kerja Sama Strategis Mewujudkan Pemerataan Dokter di Indonesia
IDI mengungkapkan tidak seimbangnya rasio dokter umum dan spesialis di Indonesia sangat berdampak terhadap kualitas kesehatan di setiap daerah.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaDemo Apdesi Ricuh, Polisi Buru Pelaku Perusakan Gedung DPR
Polisi sudah sempat mengamankan 30 ban bekas sebelum demo berlangsung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Darurat Pemenuhan Dokter Spesialis, Apa Penyebabnya?
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 78.400 dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaDokter Ungkap Kondisi Terkini Relawan Prabowo-Gibran di Sampang Korban Penembakan Usai Operasi
Tim dokter saat ini masih melakukan perawatan dan observasi terkait kemungkinan gejala sisa.
Baca SelengkapnyaKetum Apdesi: Tidak Ada Niat Demo di Depan Gedung DPR Ricuh
Polisi memburu pelaku perusakan gedung DPR saat demo Apdesi.
Baca Selengkapnya3.929 Aparat Gabungan Disebar Kawal Demo Terkait Kecurangan Pemilu di Depan Gedung DPR Hari Ini
Polisi akan melakukan pengamanan demi menjaga kondusifitas selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024
Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaTunggu Arahan KPU Soal ODGJ Mencoblos Pemilu, RSKD Dadi Makassar Siapkan 14 Dokter Psikiatri
RSKD Dadi Makassar merupakan rumah sakit khusus untuk penanganan pasien dengan gangguan kejiwaan.
Baca Selengkapnya