Demo di Gedung DPR Aceh, 500 Mahasiswa Tolak RUU Pertanahan

Selasa, 24 September 2019 12:54 Reporter : Afif
Demo di Gedung DPR Aceh, 500 Mahasiswa Tolak RUU Pertanahan Mahasiswa di Aceh Tolak RUU Pertanahan. ©2019 Merdeka.com/Afif

Merdeka.com - Sedikitnya 500 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar aksi di Simpang Lima Banda Aceh dan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (24/9). Mereka menolak Rencana Undang-undang Pertanahan dan isu nasional lainnya.

Aksi berlangsung tertib, namun mengundang perhatian warga yang sedang melintas di kawasan padat lalu lintas tersebut. Peserta aksi selain berorasi juga membawa sejumlah poster dan spanduk di bawah pengawalan polisi.

Salah satu spanduk bertuliskan Tolak RUU Pertanahan. Spanduk lain yang dituliskan di kain putih menggunakan tangan Tolak Alih Fungsi Lahan dan Reforma Agraria Harga Mati.

Setelah berorasi sekitar 30 menit di Simpang Lima, Banda Aceh, peserta aksi berjalan kaki menuju gedung DPRA dengan jalan kaki jarak sekitar 500 meter. Di sana mereka meminta Pemerintah Aceh agar setiap kebijakan harus berpihak kepada petani.

Di gedung DPR Aceh massa kembali berorasi, menyampaikan aspirasinya agar Pemerintah Aceh dan juga pusat berpihak kepada petani kecil. Selama ini regulasi yang ada, seperti RUU Pertanahan bersifat melemahkan dan mengurangi hak-hak petani.

"Kita menolak RUU Pertanahan dan juga menolak sistem budidaya pertanian yang melemahkan petani kecil," kata Koordinator Aksi Sidiq Mubarak, Selasa (24/9).

Menurutnya sejumlah regulasi dan RUU yang sedang dibahas oleh pemerintah antara eksekutif dan legislatif banyak tidak berpihak kepada masyarakat. Terutama RUU Pertanahan yang hanya menguntungkan pihak perusahaan.

"Sementara petani kecil dirugikan dan sangat berpihak kepada perusahaan dan pemerintah," ungkapnya.

Selain itu massa juga meminta pemerintah Aceh agar mengeluarkan moratorium tambang. Mereka menilai tambang di Aceh tidak bisa menyejahterakan rakyat. Oleh sebab itu izin beberapa perusahaan tambang yang hendak beroperasi di Aceh agar dibatalkan perizinannya.

"Makanya diperlukan DPRA itu segera membuat Qanun Pertanahan di Aceh," pintanya.

Massa juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau dan sejumlah provinsi lainnya di Sumatera. Menurut Sidiq, apa yang terjadi di sana bukan terbakar lahannya, tetapi ada pihak tertentu yang sengaja membakar lahan tersebut.

Oleh sebab itu, Sidiq meminta pemerintah pusat agar mengusut tuntas aktor intelektual Karhutla di sana. "Bayangkan asap sekarang sudah sampai ke Aceh. Makanya usut tuntas dan proses hukum pelaku pembakaran," pintanya.

Hingga berita ini diturunkan massa masih bertahan di gedung DPR Aceh untuk menyampaikan aspirasinya. Massa semua berkumpul di pelataran parkir gedung dewan tersebut sambil terus berorasi.

Sementara itu Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, meningkatkan pelayanan secara cepat dan transparan, Kementerian ATR/BPN menggagas program transformasi digital. Di mana layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik.

"Layanan pertanahan saat ini dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan," kata Nova Iriansyah. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini