Demi Kepentingan Bersama, Masyarakat Harus Gotong Royong Lawan Penyebaran Corona

Merdeka.com - Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona, Jumat (9/4). Menghadapi pandemi ini solidaritas dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, dalam menghadapi Corona modal sosial bangsa, yaitu gotong royong harus dimanfaatkan. Dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak egois.

"Dalam melawan bencana Covid-19 ini perspektifnya adalah untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia," kata Hamdi dalam keterangannya, Jumat (9/4).

Oleh sebab, Hamdi mengungkapkan, bahwa sekarang ini kebijakan yang diambil adalah PSBB bukanlah total lockdown. Karena, menurutnya, PSBB itu lebih masuk akal untuk diterapkan di beberapa wilayah yang menjadi pandemi di Indonesia.

"Jadi ini sudah saatnya satu komando, satu versi saja informasi itu. Kalau perlu diturunkan oleh pemerintah dalam bentuk infografis yang sifatnya instruktif semacam selebaran. Bisa disebar ke pasar-pasar, lalu ke RT/RW," ungkapnya.

Selanjutnya, dengan penerapan PSBB ini, dia menyarankan, agar dibuat petunjuk pelaksanaan teknisnya seperti apa agar informasi itu bisa sampai ke akar rumput. Warga juga harus lebih peduli terhadap sesama, paling dekat dengan tetangga.

"Kalau itu semua sudah dilakukan dan pemerintah juga menjamin seperti janji Presiden yaitu Rp405 triliun digelontorkan, maka orang aman dua minggu diam di rumah, dia tidak kelaparan, semua logistik sudah dijamin. Sehingga tidak ada orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, saya setuju," jelasnya.

Pria yang juga mantan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) periode 2019-2023 ini juga meminta agar para tokoh masyarakat dan agama untuk peduli terkait hal ini dan menggerakkan komunitasnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menyarankan agar pemerintah juga turut melibatkan semua pihak, yang tidak hanya berbicara secara media saja, tetapi juga melibatkan sosiolog, psikolog sosial dan sebagainya untuk membantu sosialisasi.

"Ini untuk merancang strategi dengan membuat metode-metode kampanye dan sosialisasi sebagai upaya menggerakkan simpul-simpul komunitas. Karena tidak mungkin pemerintah mengatasi sendiri soal ini," tandasnya.