Merdeka.com - Kemarin, berbagai elemen buruh menggeruduk depan Gedung Sate Bandung. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 50 persen, sebagai kompensasi kenaikan BBM. Menanggapi itu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengakui, persoalan UMK kerap muncul setiap tahunnya.

Tapi dia meminta, persoalan UMK ini tidak ditunggangi kepentingan politik. Terlebih, 2014 mendatang merupakan tahun politik, karena akan digelarnya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden.

"Saya pikir kalau masing-masing niatnya baik dan tidak ada latar belakang karena menjelang 2014, tapi buat kepentingan bersama, apa yang tidak bisa dibicarakan, kalau memang niatnya baik, tidak dicampuri dengan kepentingan politik," kata Deddy di Bandung, Jumat (6/9).

Menurutnya tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, jika bisa dimusyawarahkan. Dia pun akan mengajak buruh dan pengusaha duduk bersama dalam membahas permasalahan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) di Jawa Barat.

Bagi dia, buruh dan pengusaha memiliki posisi dan derajat yang sama, sehingga jangan ada pihak yang merasa superior dalam menentukan besaran UMK. "Penentuan UMK seharusnya mampu menguntungkan buruh dan pengusaha," tandasnya.

Jika semua benar-benar berangkat atas dasar kesejahteraan, dia siap memfasilitasi antara pengusaha dan buruh di Jabar. Namun lagi-lagi dia meminta persoalan UMK benar-benar digunakan tidak untuk kepentingan politik.

"Ini yang kita keberatan (kepentingan politik) Mohon pihak-pihak yang bermain untuk segera menghentikannya," tegasnya.