Datarnya reaksi Menkes vaksin palsu beredar sejak 13 tahun lalu
Merdeka.com - Kasus beredarnya vaksin palsu hingga kini masih terus diselidiki penyidik Bareskrim Mabes Polri. Permasalahan ini cukup serius, pasalnya vaksin abal-abal yang sudah beredar sesjak 13 tahun lamanya itu diperuntukkan bagi bayi.
Jika sudah beredar bebas sejak 13 tahun lalu, bisa dibayangkan berapa ratus bahkan ribu jiwa bayi yang menjadi korban.
Mungkin, jika tidak ada informasi terkait meninggalkan seorang bayi setelah diimunisasi, adanya vaksin palsu yang beredar di dalam negeri ini tak akan terbongkar.
Sayangnya, reaksi dari instansi terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait penyebaran vaksin palsu ini terlalu datar. Dengan lamanya waktu operasi peredaran vaksin yang mencapai 13 tahun, Kemenkes masih bisa meminta penduduk Indonesia agar tidak khawatir.
Melalui akun twitter Kementerian Kesehatan @KemenkesRI, dijabarkan alasan kenapa masyarakat tak perlu khawatir akan peredaran vaksin palsu tersebut.
"Pertama, jika anak anda mendapatkan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah, vaksin disediakan oleh pemerintah yang didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi. Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya," tulis akun twitter Kementerian Kesehatan @KemenkesRI, Senin (27/6).
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaTjandra mengatakan, data WHO menunjukkan, ada kenaikan 255 persen perawatan Covid-19 di rumah sakit Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jika Anda sedang mengalami kondisi ini, penting untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi batuk saat puasa dengan baik dan efektif.
Baca SelengkapnyaDari data terbarunya, ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia dengan rincian 71 dari unsur KPU dan 13 dari Bawaslu
Baca SelengkapnyaLebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas
Baca SelengkapnyaJumlah ini berasal dari data yang terhitung sejak 14 Februari hingga 22 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya