Merdeka.com - Sembilan negara anggota Uni Eropa (UE) yakni Belgia, Spanyol, Finlandia, Irlandia, Swedia, Hongaria, Belanda dan Inggris serta Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) mengapresiasi penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sebagai komitmen Indonesia menerapkan skema keberlanjutan.

Hal itu terungkap setelah perwakilan negara-negara tersebut berkunjung ke perkebunan sawit anggota ISPO di provinsi Riau, 8-9 Mei 2018. Kunjungan yang dihadiri perwakilan Kedutaan besar (Kedubes) itu merupakan kegiatan yang diinisiasi Ditjen Amerika dan Eropa (Amerop) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberikan pemahaman dan bukti penerapan ISPO.

"Dalam dialog dengan para petani, UE mulai memahami bahwa ISPO merupakan bagian penting dari komitmen Indonesia yang mampu meningkatkan produksi TBS hingga 50 persen, memperbaiki kualitas serta mendorong kenaikan harga jual. Mereka sangat mengapresiasi hal tersebut," kata Kepala Sekretariat Komisi ISPO Azis Hidayat dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (12/5).

UE memuji para petani anggota ISPO yang punya pengetahuan teknis yang baik terkait pengelolaan sawit yang produktif dan berkelanjutan. "Bahkan UE mendorong agar petani lebih banyak dilibatkan dalam skema ISPO. Hal ini karena perkebunan sawit di Indonesia merupakan bagian penting dari ekonomi kerakyatan dengan lebih dari 40 persen kebun petani di dalamnya," terang Aziz.

Menurut Aziz, dari kunjungan tersebut, UE memahami bahwa pemerintah Indonesia punya transparansi dan komitmen dan dalam melakukan pengelolaan berkelanjutan.

Bahkan, kata Aziz, UE baru mengetahui bahwa ISPO tidak sekadar mengadopsi prinsip-prinsip internasional, namun juga punya standar di atas rata-rata kriteria yang dipersyaratkan lembaga sertifikasi internasional.

"ISPO tidak hanya mempersyaratkan no deforestasi, no peat, dan no exploitation (NDPE). Ada kriteria tambahan seperti tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta memikirkan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Semuanya ada 7 prinsip yang harus diikuti sebelum diterima sebagai anggota ISPO," beber Aziz.

Pemerintah juga memberi pemahaman bahwa produksi minyak sawit dengan skema ISPO punya peran besar, untuk mengurangi deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan. "ISPO punya aturan tegas yakni mengharamkan penanawan sawit di kawasan hutan primer dan taman nasional. Kami hanya mensertifikasi perkebunan sawit di area yang clear and clear dan legal seperti area peruntukkan lain (APL)," lanjutnya.

Aziz memastikan, semua sistem sertifikasi ISPO telah mengacu pada standar internasional dan penilaian kesesuaian Komite Akreditasi Nasional (KAN). Saat ini, ada 15 lembaga sertifikasi ISPO dan sebanyak tujuh di antaranya berasal dari luar negeri yaitu Jerman, Inggris, Italia, Perancis, Swiss dan Austalia, yang diperkuat 1.559 auditor ISPO.

Sertifikasi ISPO didukung delapan lembaga konsultan dan tiga lembaga pelatihan ISPO untuk memastikan sertifikasi bersifat independen.

Bahkan, saat ini sudah mulai ada beberapa inisiatif dari pemerintah untuk mendorong penguatan ISPO. Salah satu lembaga keuangan misalnya, mempertimbangkan ISPO sebagai acuan dalam menyusun pedoman pembiayaan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Bidang Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Bambang Aria Wisena menilai sebagai sertifikat wajib, ISPO dengan kendali regulasi yang ketat sangat membantu industri sawit meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, bertanggung jawab dan legal.

Penguatan ISPO juga menjadi bagian penting untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, sekaligus penghasil komoditas penghasil devisa tertinggi di Indonesia.