Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilai, kebocoran data vaksin Presiden Joko Widodo menguatkan argumen untuk membentuk lembaga pengawas pengendali data yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Poin ini yang sebelumnya menjadi perdebatan DPR dan Kementerian Kominfo dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Untuk itu Bobby mengingatkan RUU PDP segera diselesaikan.

"Kejadian ini, bila nanti dikonfirmasi resmi data pribadi milik Pak Jokowi, perlunya RUU PDP diselesaikan, dengan membentuk lembaga pengawas pengendali data yang langsung bertanggung jawab ke Presiden," ujar Bobby kepada wartawan, Jumat (3/9).

Politikus Golkar ini meragukan kemampuan lembaga pengawas jika berada di bawah koordinasi Kementerian Kominfo. Misalnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengendali data di tingkat kementerian.

"Bila di bawah koordinasi kementrian, bagaimana mau mengawasi pengendali data setingkat kementrian, termasuk penegakan hukum, rekomendasi pemberian sanksi, dan lain-lain," ujar Bobby.

Namun, karena belum ada UU PDP, Bobby mendesan BSSN perlu memeriksa masalah ini. Apakah ada kebocoran, peretasan, atau keamanan data tidak sesuai dengan prosedur.

"BSSN perlu segera memeriksa, apakah benar ini kebocoran, apakah ada peretasan, atau keamanan data yang tidak sesuai standar/prosedur atau bagaimana? Jadi tidak gagap dalam menangani hal ini dan tidak ada tindak lanjutnya," pungkasnya.

Sebelumnya, foto sertifikat vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi beredar di media sosial. Gambar sertifikat dengan tulisan Ir Joko Widodo itu diunggah lewat Twitter pada Jumat (3/9).

Data Jokowi dalam sertifikat tersebut terlihat lengkap. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor ID vaksinasi, tanggal vaksinasi, jenis vaksin dan batch vaksinasinya.

Dalam gambar tersebut tertulis telah dilakukan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua. Surat keterangan vaksin tersebut diberikan pada 27 Januari 2021.

Terdapat logo seperti Aplikasi PeduliLindungi di pojok kiri atas sertifikat vaksinasi tersebut. Warna sertifikat itu ungu muda dibawahnya terdapat logo KPC-PEN, Kominfo, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN.

Hingga kini, unggahan gambar tersebut sudah retweet oleh 457 orang dan disukai 488 orang. Para netizen juga mengomentari postingan sertifikat vaksinasi Jokowi tersebut.