Darurat Sipil untuk Covid-19 Tak Tepat karena Berpotensi Pelanggaran HAM

Selasa, 31 Maret 2020 13:09 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Darurat Sipil untuk Covid-19 Tak Tepat karena Berpotensi Pelanggaran HAM Penyemprotan disinfektan di Wisma Atlet. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai wacana penerapan darurat sipil tidak tepat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Alasan pertama karena darurat sipil tidak sesuai kondisi yang terjadi saat ini.

"Darurat sipil itu kan enggak tepat. Karena di Perppu 23 Tahun 1959, darurat sipil itu kan berkaitan dengan pemberontakan, konflik sosial, kerusuhan, dan bencana alam," kata dia, kepada Merdeka.com, Selasa (31/3).

"Persoalannya apa pandemik ini bencana alam? Kalau memang bencana alam kenapa Pemerintah tidak menggunakan UU penanganan bencana alam. Kan ada UU-nya. Undang-Undang 24," imbuhnya.

Selain itu, penerapan darurat sipil dapat mengancaman hak-hak warga. Potensi pelanggaran HAM sangat tinggi jika darurat sipil diberlakukan.

"Ada muncul istilah darurat sipil ini malah jadi menakutkan. Karena darurat sipil itu berarti hak-hak warga itu betul-betul diberangus. Kan potensi pelanggaran HAM tinggi sekali," ujar dia.

"Misalnya hak menyatakan pendapat. Misalnya, 'Di sana ada tetangga saya ada yang sakit'. Itu kan enggak boleh. Dianggap memberikan pemberitaan yang tidak benar dan itu ditangkap. Atau dia menginformasikan di daerah sana ada RS yang penanganannya tidak baik. Itu bisa ditangkap mencemarkan nama baik, penghinaan terhadap RS," urai dia.

1 dari 1 halaman

Lebih Baik Jalankan UU Karantina Kesehatan

Dia memandang justru lebih tepat jika pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dia pun menyoroti soal kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut harusnya didahului dengan pernyataan presiden terkait kondisi darurat kesehatan.

"Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harusnya itu kan didahului dengan pernyataan presiden atau Pemerintah adanya kedaruratan Kesehatan. Tapi ini kan enggak," tegas dia.

Komunikasi dengan Pemda terkait kebijakan anyar itu pun harus segera dilakukan. Dengan demikian, ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pertanyaan bagaimana Pemerintah pusat mau PSBB tapi Pemda menerapkan lockdown, karantina wilayah," tandasnya. [eko]

Baca juga:
Gerindra: Perppu 'Darurat Sipil' Sudah Tak Relevan, Masa Ada Menteri Pertama
Ekonomi Diprediksi Bisa Kembali ke Masa Krisis 98 Jika Darurat Sipil Diberlakukan
Darurat Sipil Jika Menyangkut Keamanan Negara, Tak Tepat untuk Covid-19
PKS: Apa Jokowi Tidak Tahu Risiko Darurat Sipil?
Alasan Darurat Sipil Tak Tepat Diterapkan untuk Pandemi Corona
Kisah Darurat Sipil dari Aceh dan Maluku

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini