Darurat Sipil, Pemerintah Kendalikan Publik Tapi Tak Mau Menanggung Hidup

Selasa, 31 Maret 2020 09:39 Reporter : Ahda Bayhaqi
Darurat Sipil, Pemerintah Kendalikan Publik Tapi Tak Mau Menanggung Hidup Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon. ©2019 Liputan6.com

Merdeka.com - Politikus Demokrat Jansen Sitindaon menolak penerapan darurat sipil untuk menangani virus corona. Jansen menilai, darurat sipil ini langkah yang pragmatis dan power oriented.

Sebab, dengan diberlakukannya darurat sipil, Jansen menilai tidak ada keberpihakan kepada yang tidak mampu. Pemerintah, dia sebut, seperti tak mau menanggung hidup masyarakat.

"Pilihan darurat sipil ini adalah pilihan yang sangat pragmatis dan power oriented. Tidak ada keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu. Mau mengendalikan publik tetapi tidak mau menanggung hidup mereka," ujar Jansen dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Jansen menilai, sebaiknya diterapkan UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ketimbang harus menggunakan darurat sipil untuk menangani virus Covid-19.

"Sekali lagi kita sudah punya UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kenapa pemerintah tidak mengacu pada perangkat hukum yang tersedia ini saja? Apalagi ini UU dibuat di masa pak Jokowi," ujarnya.

Jansen mengatakan, undang-undang tersebut sudah mengatur hal darurat. Serta memiliki unsur memaksa kepada publik serta memperhatikan kebutuhan dasar mereka di tengah pandemi.

"Ini soal orientasi dan tujuan kita bernegara yaitu melindungi nyawa rakyat sekaligus membantu masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan dalam batas-batas yang minimum," kata dia.

1 dari 1 halaman

Pembatasan Sosial Skala Besar

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta pembatasan tersebut didampingi dengan adanya kebijakan darurat sipil.

"Sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi dalam membuka rapat terbatas terkait laporan satuan gugus tugas Covid-19 melalui siaran teleconference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/3).

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menjelaskan, darurat sipil sebagai jalan terakhir apabila pembatasan sosial skala besar tidak berjalan mulus. Hal tersebut bertujuan agar tidak semakin bertambahnya pasien positif corona di Indonesia.

"Pemerintah juga mempertimbangkan usulan pemberlakuan darurat sipil supaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dijalankan secara efektif," kata Fadjroel dalam pesan singkat, Jakarta, Senin (30/3).

Tetapi, dia menjelaskan, penerapan darurat sipil sebagai langkah akhir. Dia berharap, kebijakan itu tak dilakukan Presiden Jokowi. "Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir," ungkap Fadjroel. [eko]

Baca juga:
Terdampak Corona, Pengolah Daging Kepiting Ekspor di Karawang Gulung Tikar
Dosen WNI Positif Covid-19 Meninggal di Sarawak Malaysia
Bukan Lockdown, Samarinda Terapkan Jam Malam dan Batasi Akses ke Balikpapan
YLKI: Jangan Sampai Karantina Wilayah Persulit Masyarakat Mengakses Bahan Logistik
Ada 727 Orang Positif Covid-19 di DKI, Ini 6 Kecamatan Paling Banyak Kasus

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini