Daripada ditekan terus, Jokowi diminta untuk mundur dari PDIP

Sabtu, 31 Januari 2015 07:00 Reporter : Al Amin
Daripada ditekan terus, Jokowi diminta untuk mundur dari PDIP Jokowi dan Megawati seminar di Kampus UI. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Seratus hari kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo sudah dihadapkan dengan sebuah masalah besar yang melibatkan dua instansi penegak hukum, KPK dan Polri. Penetapan calon tunggal Kapolri pilihan Jokowi, Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening jumbo. Status tersangka disandang tepat satu hari sebelum jenderal bintang tiga itu menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

Penetapan tersebut berbuntut panjang. Kapolri melalui Bareskrim kemudian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait kasus pernyataan palsu saksi pada sidang di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah 2010 dalam sidang.

Sejumlah pihak kemudian meminta Jokowi bertindak tegas dalam menangani kisruh yang kemudian disebut sebagai episode kedua cicak vs buaya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam sejumlah pernyataannya mengaku tak mau intervensi dan menyerahkan prosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku.

Terkait pernyataan tersebut, sejumlah tokoh menyayangkan dan menyebut Jokowi tidak tegas dalam menyelesaikan kisruh. Sebagai presiden, Jokowi dapat mengeluarkan Perppu pelarangan kriminalisasi terhadap institusi penegak hukum.

Sejumlah tokoh kemudian angkat suara terkait ketidaktegasan Jokowi tersebut. Ada yang mengatakan jika presiden ketujuh tersebut telah disandera dan ditekan oleh partai yang mengusungnya sebagai presiden. Tidak sedikit pula yang mengatakan, sebaiknya Jokowi keluar dari PDIP, partai yang menghantarkannya sebagai orang nomor satu di republik ini.

Berikut pernyataan yang menyebutkan Jokowi sebaiknya keluar dari PDIP.

1 dari 3 halaman

Jokowi harus berani bilang, PDIP silakan keluar pemerintahan

Jokowi dan Megawati seminar di Kampus UI. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat mengatakan, sebagai seorang presiden, Presiden Joko Widodo harus berani tegas dan tidak mau dipengaruhi  oleh intervensi PDIP. Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi tidak hanya mementingkan kepentingan partai yang mendukungnya, tapi juga rakyat Indonesia yang telah memilihnya.

"Jokowi harus berani bilang ke PDIP, 'Jangan bikin repot. Kalau tidak mau, silakan keluar dari pemerintahan'. Saya mau cari parpol yang dukung saya," kata Hasan dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1).

Hasan menambahkan, saat ini, Jokowi seperti tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden, melainkan sebagai seorang kader partai. "Kalau sudah gini, Jokowi harus merevisi ideologi. Masak, mau gini terus sampai lima tahun ke depan," ujarnya.

Topik pilihan: PDIP bongkar Samad | Rumah Kaca Abraham Samad

2 dari 3 halaman

Jokowi pemimpin Indonesia, bukan petugas partai

Jokowi dan Megawati seminar di Kampus UI. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Sebagai seorang presiden, Joko Widodo diminta menanggalkan statusnya sebagai petugas PDIP. Kerap kali, kebijakan yang diambil Jokowi dianggap dipengaruhi oleh kepentingan partai banteng moncong putih.

"Jokowi sebagai kepala negara, harus bisa keluar dari statusnya sebagai petugas partai. Karena bagaimanapun juga, Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita. Sehingga tidak lagi di bawah bayang-bayang kekuasaan parpol," kata pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (24/1).

Sebagai kader partai, Jokowi kerap mendapatkan kendala saat mengambil keputusan seperti menetapkan menteri dan saat mengambil kebijakan. "Ini penting sekali. Ke depan, akan sangat mungkin juga presiden lebih baik lepas dari partai," ujarnya.

Topik pilihan: PDIP bongkar Samad | Rumah Kaca Abraham Samad

3 dari 3 halaman

Menteri Susi dapat SMS yang meminta Jokowi keluar dari PDIP

Jokowi dan Megawati seminar di Kampus UI. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapatkan pesan pendek (SMS) yang memintanya menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo agar Jokowi keluar dari PDIP. Namun Susi enggan menyebutkan siapa nama pengirimnya.

"Sukses Bude kerja kerasnya mulai terlihat. Sekalian titip salam ke Pak Jokowi dan minta tolong keluar saja dari PDIP," demikian Susi membacakan SMS tersebut di Kantornya, Jakarta, Jumat (30/1).

Susi lantas membalas SMS tersebut dan menyebut dia bukan dari PDIP sehingga tidak bisa ikut campur urusan itu. "Saya kan bukan orang PDIP," balas Susi.

Orang tersebut masih membalas SMS Susi dengan meminta tolong agar pesan ini disampaikan langsung pada Presiden Jokowi. "Ya tapi kan bude bisa sampaikan. Saya kasihan lihat Pak Jokowi," ucap Susi membacakan balas SMS tersebut. [tts]

Baca juga:
Pertahankan kebijakan, Menteri Susi minta maaf pada nelayan lobster
Menteri Susi beberkan kreativitas orang Indonesia yang kebangetan
Menteri Susi kagum laut Australia cuma 1/10 RI tapi hasilkan Rp 70 T
Cerita Menteri Susi dinilai Presiden Jokowi berkinerja nomor wahid
Lesehan bareng anak buah, Menteri Susi ajarkan filosofi hidup

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini