Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dari superhero sampai pemuka agama ramai-ramai tolak lemahkan KPK

Dari superhero sampai pemuka agama ramai-ramai tolak lemahkan KPK Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wacana merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai penolakan dari berbagai kalangan. Dari presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hingga sejumlah pakar hukum menolak revisi UU itu.

Bahkan, hari kemarin penolakan revisi UU KPK datang dari sejumlah superhero dan tokoh agama. Mereka menilai revisi UU tersebut malah semakin melemahkan posisi KPK.

Tokoh superhero tak lain sejumlah pegiat anti korupsi. Mereka melakukan aksi teatrikal dengan menggunakan kostum seperti Batman, Spiderman dan Power Rangers dan membawa papan bertuliskan 'Superhero juga tolak revisi UU KPK'.

"Aksi teatrikal tersebut merupakan bagian dari rangkaian aksi yang digelar sebelumnya untuk menolak revisi UU KPK," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Lankun di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (21/2).

Menurut Tama, aksi ini membuktikan bahwa penolakan terhadap revisi UU KPK didukung semua lapisan masyarakat. Lima hari sebelumnya, sejumlah pegiat anti korupsi seperti dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) bersama pimpinan KPK melakukan aksi penolakan revisi UU KPK dengan membawa pentungan sebagai tanda peringatan adanya bahaya di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Kali ini kita gunakan tokoh-tokoh super hero, ini sebagai bukti bahwa penolakan pelemahan KPK didukung masyarakat, mulai akademisi, aktivis hingga seniman," kata Tama.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Polisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati

Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim

Ada Agenda Penting di KPK, Firli Mangkir Pemeriksaan di Bareskrim

Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya meminta penyidik Polri untuk menjadwal ulang pemeriksaan.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Ali menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya