Dari Rp 8 M, BPK sempat akali kelebihan bayar Jasa Marga Purbaleunyi jadi Rp 800 juta

Kamis, 1 Maret 2018 15:22 Reporter : Yunita Amalia
Dari Rp 8 M, BPK sempat akali kelebihan bayar Jasa Marga Purbaleunyi jadi Rp 800 juta 5 saksi suap mantan auditor BPK Sigit Yugoharto. ©2018 Merdeka.com/Yunita Amalia

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 5 saksi terkait penerimaan suap oleh mantan auditor badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sigit Yugoharto. Penerimaan suap berbentuk motor Harley Davidson ditujukan agar BPK mengurangi jumlah temuan atas pelaksanaan pekerjaan oleh Jasa Marga cabang Purbaleunyi di dua tahun anggaran.

Auditor BPK, Roy Steven mengatakan, ada kelebihan pembayaran oleh Jasa Marga atas pekerjaan di jalan tol dengan total kelebihan bayar Rp 8 miliar.

"Untuk kelebihan bayar Rp 3 miliar di tahun 2015, di tahun 2016 kelebihan bayar Rp 5 miliar. Total kelebihan bayar Rp 8 miliar," ujar Roy saat hadir memberikan kesaksian atas terdakwa Sigit Yugoharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (1/3).

Dari temuan tersebut, ujar Roy, dilakukan review secara berjenjang. Saat itu, dia mengaku, menyerahkan hasil temuan ke ketua sub tim, diteruskan ke ketua tim audit yakni Sigit.

Namun saat proses pembahasan, terdapat perbedaan konsep temuan sehingga ada perbedaan nominal temuan kelebihan pembayaran. Awalnya Rp 8 miliar menjadi Rp 800 juta.

"Jadinya berkurang Rp 800 juta?" konfirmasi Jaksa kepada Roy.

"Iya, namun dilakukan kajian lagi menjadi Rp 3 miliar," ujar Roy.

Diketahui, Sigit didakwa menerima suap berbentuk motor Harley Davidson seharga Rp 115 juta dari Setia Budi. Penerimaan tersebut guna mempengaruhi temuan BPK atas pelaksanaan pekerjaan di Jasa Marga cabang Purbaleunyi tahun anggaran 2015 dan 2016. Sebab, dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan pembayaran serta ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak.

Sigit pun didakwa jaksa penuntut umum pada KPK dengan Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini