Merdeka.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X siap untuk berdialog dengan warga Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Tindakan itu dilakukannya mengingat sebagian lahan warga akan digunakan untuk pembangunan bandara.

"Nanti kita lihat, dasarnya apa. Kalau dialog bisa, tidak ada masalah," kata Sultan di Kulon Progo, Selasa (24/2), seperti dikutip dari Antara.

Sultan menambahkan, konsultasi publik akan selesai pada Februari 2019, setelah itu PT Angkasa Pura akan mengajukan izin penetapan lokasi (IPL) bandara ke Pemda DIY. Namun, Sultan mengaku belum mendapat laporan hasil konsultasi publik, karena masih berlangsung.

"Setelah IPL, tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur tanah. Setelah itu selesai, baru ditentukan harganya berapa, akan ditentukan tim appraisal. Agendanya, konsultasi publik selesai akhir Februari 2015. Setelah itu, saya baru dapat laporan," katanya menambahkan.

Terkait 475 warga terdampak rencana pembangunan bandara yang belum hadir dalam konsultasi publik, Sultan mengatakan konsultasi berlangsung hingga tiga tahap.

"Sosialisasi rencana pembangunan bandara dilakukan dalam tiga tahapan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Sultan.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pengadaan Tanah sekaligus Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemda DIY, Haryanto, mengatakan peserta konsultasi publik merupakan warga terdampak pembebasan lahan, yang belum menyetujui atau sepakat dalam proyek pembangunan bandara.

Data semula sekitar 370 orang yang akan diundang, namun kepala desa memberikan data warga baru yang belum sempat terundang pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya sehingga total undangan menjadi 475 orang.

Terkait klaim Wahana Tri Tunggal (WTT) yang menuding data pendataan awal tidak sah, Haryanto mengungkapkan tim sudah memiliki bukti berupa data yang konkrit dan berasal dari kepala desa masing-masing.

"Data kami pegang dan secara otomatis juga kepala desa yang mengetahui data sebenarnya sehingga tidak ada yang diragukan," katanya.