Merdeka.com - Lahan seluas 251.000 hektare di Provinsi Aceh dalam kondisi kritis. Titik kerusakan tersebar di sejumlah daerah mulai dari Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Gayo Lues, dan terparah berada di Kabupaten Aceh Tengah.

"Lokasinya di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan," kata Staf BPDAS-HL Krueng Aceh, Ridwan Iriadi, dalam sebuah diskusi di Banda Aceh, Selasa (22/3).

Dampak kerusakan ratusan ribu hektare lahan ini, butuh waktu hingga ratusan tahun untuk kembali memulihkannya. Sejauh ini, BPDASHL Krueng Aceh hanya mampu merehab 1.000 hektar dalam setahun.

"Jadi kalau hanya mengandalkan pemulihan oleh BPDSHL saja, maka butuh waktu 250 tahun. Sementara laju kerusakan di titik lain tidak terbendung," ujarnya.

Ridwan menyampaikan, untuk mengatasi dan mencegah kerusakan yang lebih parah, perlu keterlibatan semua pihak dalam upaya restorasi hutan.

"Perlunya penyadartahuan masyarakat tentang fungsi dan wilayah hutan. Kesadaran dan pengetahuan ini diharapkan dapat mengurangi perambahan dan pembalakan liar," harapnya.

Deputi Walhi Aceh Muhammad Nasir, mengatakan ada beberapa faktor penyebab tingginya angka deforestasi yang terjadi di Aceh. Di antaranya pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai jenis hutan dan tak taat asas aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

"Ketidakmampuan masyarakat membedakan jenis hutan adalah salah satu penyebab. Kemudian, inkonsistensi antara aturan dan praktik yang diterapkan pemerintah. Perlu ada tata kelola hutan dengan mendorong kearifan lokal masyarakat untuk menyelesaikan ini," jelasnya.