Merdeka.com - Kendati kasus sopir truk yang diinjaknya berakhir damai, Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri tak lantas lepas dari sanksi partai. Bendahara DPD Partai Golkar Depok itu tetap terancam hukuman berat dari partainya, termasuk pemecatan.

Ketua DPD Golkar Depok Farabi A Rafiq mengatakan, sanksi kepada Tajudin belum dijatuhkan karena tim internal partai masih melakukan investigasi.

"Soal hukuman belum, karena kan tidak bisa secepat kilat. Kita tidak mau mengumpulkan data dari satu sisi, kita harus mengumpulkan data dari semua sisi, dari masyarakat, sopir yang bersangkutan, HTJ (Haji Tajudin), dan dari lain-lain," katanya, Selasa (27/9).

Tim Investigasi Masih Bekerja

Sejak viralnya kasus itu, Farabi langsung membentuk tim investigasi. Tim masih bekerja dengan meminta keterangan dari Tajudin.

Selain itu, tim juga akan menggali informasi dari saksi lain dan keterangan di lapangan. Setelah data terkumpul lengkap, barulah dilakukan rapat pleno yang hasilnya dilaporkan ke DPD Golkar Jawa Barat.

"Timsus akan melakukan kerjanya lagi, dan melakukan pemeriksaan, mengumpulkan data lalu memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada ketua untuk dilakukan pleno di DPD Golkar Kota Depok. Nah, hasilnya akan kami laporkan selanjutnya kepada DPD Golkar Provinsi Jabar," ujarnya.

Hasil pemeriksaan sementara tim investigasi Golkar terhadap Tajudin menyatakan tidak bermaksud melakukan tindakan kekerasan. Dia mengaku mendapat laporan dari warga yang kesal lantaran truk kembali menabrak portal pembatas.

Sepulang dari tugas kedinasan, Tajudin langsung ke lokasi dan menegur sopir truk itu. "Namun HTJ khilaf melakukan hal yang kami nilai berlebihan, dan yang bersangkutan sudah memohon maaf kepada masyarakat, sopir, dan partai, atas dasar khilaf tidak bermaksud demikian," sebut Farabi.

Kedua Pihak Sepakat Berdamai

Terkait kronologi kejadian pun sudah dibukukan secara resmi oleh tim investigasi partai. Mereka juga membukukan perihal adanya perdamaian antara sopir truk dengan Tajudin.

"Timsus juga sudah melaporkan sudah ada kemajuan yang signifikan pada kasus yang sudah terjadi, yaitu restorative justice di kepolisian dan sudah terjadi perdamaian di kedua belah pihak,” ucapnya.

Dia menegaskan, walau sudah berdamai namun Tajudin tetap terancam sanksi dari partai. Ancaman sanksi bisa dianggap ringan hingga berat tergantung dari hasil tim investigasi. "Termasuk ada kemajuan (restorative justice) ini saling memaafkan dan saling meminta maaf. Ini juga sudah jadi catatan sendiri bagi tim investigasi, tapi kita belum bisa mengambil keputusan karena kerjanya belum selesai," katanya.

Farabi menuturkan, partainya sangat mengedepankan sisi humanis dan melayani rakyat. Partainya juga tidak membenarkan adanya tindak kekerasan dalam bentuk apa pun.

"Intinya, kami partai yang humanis prorakyat bernapas kasih sayang tidak membenarkan apapun jenis tindakan kekerasan. Dan kami selalu terdepan melayani rakyat," tutupnya.