Dalami audit Sumber Waras, DPR akan panggil mantan pimpinan KPK
Merdeka.com - Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR melakukan kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (19/4). Mereka menggelar rapat tertutup mempertanyakan hasil audit yang telah dilakukan BPK selama lima tahun terakhir, termasuk soal audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Komisi III mendatangi BPK pada pukul 13.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB. Usai pertemuan, Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Desmond J Mahesa langsung mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil mantan Plt ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Taufiequrachman Ruki.
"Kami masih memperdalam dari audit ini untuk mengkonfirmasi data-data yang telah dipaparkan ke kami untuk dilaporkan fakta sebenar-benarnya. Ke depan akan melakukan langkah-langkah, memanggil mantan pimpinan KPK yang lalu," ujarnya usai rapat konsultasi di BPK, Jakarta, Selasa (19/4).
Pemanggilan mantan Plt Ketua KPK bukan tanpa alasan. Saat BPK menyerahkan laporan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras, lembaga antirasuah masih dipimpin Taufiequrachman Ruki.
"Kenapa kami panggil? Karena pada saat BPK menyerahkan dokumen hasil audit diterima oleh pimpinan KPK yang lalu yaitu Pak Taufiequrachman Ruki," jelas dia.
BPK sebelumnya menemukan enam penyimpangan yang terjadi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam proses perencanaan, dalam penganggaran, penyusunan tim pembelian tanah, penetapan lokasi, pembentukan harga, dan dalam proses penyerahan hasil pengadaan tanah.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan: 190 Diperiksa, 50 Pegawai Terima Suap Pungli di Rutan KPK
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaSudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaRektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP
Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.
Baca SelengkapnyaDewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca Selengkapnya