Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dalami audit Sumber Waras, DPR akan panggil mantan pimpinan KPK

Dalami audit Sumber Waras, DPR akan panggil mantan pimpinan KPK Lima Plt Pimpinan KPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR melakukan kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (19/4). Mereka menggelar rapat tertutup mempertanyakan hasil audit yang telah dilakukan BPK selama lima tahun terakhir, termasuk soal audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komisi III mendatangi BPK pada pukul 13.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB. Usai pertemuan, Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Desmond J Mahesa langsung mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil mantan Plt ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Taufiequrachman Ruki.

"Kami masih memperdalam dari audit ini untuk mengkonfirmasi data-data yang telah dipaparkan ke kami untuk dilaporkan fakta sebenar-benarnya. Ke depan akan melakukan langkah-langkah, memanggil mantan pimpinan KPK yang lalu," ujarnya usai rapat konsultasi di BPK, Jakarta, Selasa (19/4).

Pemanggilan mantan Plt Ketua KPK bukan tanpa alasan. Saat BPK menyerahkan laporan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras, lembaga antirasuah masih dipimpin Taufiequrachman Ruki.

"Kenapa kami panggil? Karena pada saat BPK menyerahkan dokumen hasil audit diterima oleh pimpinan KPK yang lalu yaitu Pak Taufiequrachman Ruki," jelas dia.

BPK sebelumnya menemukan enam penyimpangan yang terjadi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam proses perencanaan, dalam penganggaran, penyusunan tim pembelian tanah, penetapan lokasi, pembentukan harga, dan dalam proses penyerahan hasil pengadaan tanah.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pimpinan: 190 Diperiksa, 50 Pegawai Terima Suap Pungli di Rutan KPK

Pimpinan: 190 Diperiksa, 50 Pegawai Terima Suap Pungli di Rutan KPK

Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

KPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah

enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta

Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya