Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dahlan tampik angkat Dirut dari partai

Dahlan tampik angkat Dirut dari partai Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. dok/merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menampik tuduhan pemilihan direktur utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) baru Megananda Daryono mempunyai kaitan dengan partai-partai tertentu.

Menurut Dahlan, penunjukan Megananda memang sangat diperlukan dalam pembentukan holding karena Megadana telah mengenal BUMN tersebut dan mempunyai kinerja yang sangat bagus pada saat menduduki jabatan sebelumnya yaitu Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN. 

Dahlan menjelaskan alasan Megananda diangkat menjadi Dirut holding karena selama menjabat sebagai deputi menolak intervensi dari mantan bendahara Demokrat, Dahlan Iskan menampik tuduhan pemilihan direktur utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) baru Muhammad Nazaruddin, yang mencoba memasukkan orang-orangnya menjadi direksi di beberapa PTPN.

"Kemudian saya lihat beliau integritasnya baik, beliau pernah cerita 15 kali dipanggil Nazarudin, ditekan, tapi tidak satupun yang dituruti," katanya di Jakarta, Senin (5/3).

Yang terpenting, kata Dahlan, Megananda dapat mengantarkan holding ke arah yang lebih baik lagi dari sekarang. Namun, holding tersebut masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).

"Tapi yang penting fungsi pak Mega untuk mengantarkan hingga terbentuk holding, dan dia yang membidangi lahirnya itu. Jadi kalau misal orang baru, yang selama ini nggak dikenal oleh dirut-dirut PTPN, kurang lancar.

Sebelumnya, keputusan Dahlan tersebut menuai kontroversi dan cibiran di dunia maya. Bahkan, dalam akun twitter anonim yang mengatasnamakan @triomacan2000 menyebutkan Menteri BUMN Dahlan Iskan menampik tuduhan pemilihan direktur utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) baru Megananda Daryono yang jadi Dirut Holding PTPN. 

 

(mdk/rin)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
Dahnil Anzar: Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Masalah Waktu Saja

Dahnil Anzar: Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Masalah Waktu Saja

Dahnil mengatakan, pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan segera terlaksana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024

Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Mahfud Tegaskan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Bukan Gertakan: Makin Keras Pompanya Enggak Gembos

Mahfud Tegaskan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Bukan Gertakan: Makin Keras Pompanya Enggak Gembos

Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya