Dahlan tampik angkat Dirut dari partai
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menampik tuduhan pemilihan direktur utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) baru Megananda Daryono mempunyai kaitan dengan partai-partai tertentu.
Menurut Dahlan, penunjukan Megananda memang sangat diperlukan dalam pembentukan holding karena Megadana telah mengenal BUMN tersebut dan mempunyai kinerja yang sangat bagus pada saat menduduki jabatan sebelumnya yaitu Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN.
Dahlan menjelaskan alasan Megananda diangkat menjadi Dirut holding karena selama menjabat sebagai deputi menolak intervensi dari mantan bendahara Demokrat, Dahlan Iskan menampik tuduhan pemilihan direktur utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) baru Muhammad Nazaruddin, yang mencoba memasukkan orang-orangnya menjadi direksi di beberapa PTPN.
"Kemudian saya lihat beliau integritasnya baik, beliau pernah cerita 15 kali dipanggil Nazarudin, ditekan, tapi tidak satupun yang dituruti," katanya di Jakarta, Senin (5/3).
Yang terpenting, kata Dahlan, Megananda dapat mengantarkan holding ke arah yang lebih baik lagi dari sekarang. Namun, holding tersebut masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP).
"Tapi yang penting fungsi pak Mega untuk mengantarkan hingga terbentuk holding, dan dia yang membidangi lahirnya itu. Jadi kalau misal orang baru, yang selama ini nggak dikenal oleh dirut-dirut PTPN, kurang lancar.
Sebelumnya, keputusan Dahlan tersebut menuai kontroversi dan cibiran di dunia maya. Bahkan, dalam akun twitter anonim yang mengatasnamakan @triomacan2000 menyebutkan Menteri BUMN Dahlan Iskan menampik tuduhan pemilihan direktur utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) baru Megananda Daryono yang jadi Dirut Holding PTPN.
(mdk/rin)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar: Pertemuan Megawati dan Prabowo Tinggal Masalah Waktu Saja
Dahnil mengatakan, pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan segera terlaksana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Deretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024
Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaDjarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaMahfud Tegaskan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Bukan Gertakan: Makin Keras Pompanya Enggak Gembos
Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca Selengkapnya