Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengumumkan bahwa vaksinasi Covid-19 gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengundang reaksi mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Dahlan awalnya mengira, program vaksinasi ini ada dua rencana. Gratis untuk warga tak mampu dan berbayar untuk warga yang mampu. Sementara skemanya, yang gratis melalui BPJS Kesehatan.

Dahlan pun bercerita tentang informasi yang diketahuinya dari negeri China. Di sana, vaksin ada yang berbayar, dengan dua kali suntik senilai Rp 800 ribuan.

"Kalau di Indonesia disediakan jalur berbayar rasanya harga Rp1 juta masih akan laris. Setidaknya, dari 300 juta rakyat kita, 50 juta orang mampu untuk membayar Rp 1 juta itu. Negara hemat Rp 50 triliun," kata Dahlan di website pribadinya disway.id, dikutip merdeka.com, Jumat (18/12).

Apabila gratis, Dahlan pun mempertanyakan proses pemberian vaksin tersebut. Karena dia menilai, akan memicu persoalan keadilan. Siapa yang bakal disuntik setelah tenaga kesehatan lebih dulu.

"Saya membayangkan pemerintah lagi sibuk mengatur pengelompkan masyarakat yang begitu banyak," tambah dia.

Belum lagi soal penyediaan vaksin yang jumlahnya sangat banyak. Dahlan mempertanyakan, apakah kapasitas pabrik bisa menampung.

Dia mencontohkan vaksin asal Pfizer, Amerika yang memiliki dua pabrik di Michigan dan Belgia yang sudah mendapatkan izin edar. Sementara Moderna, Sinovac dan Sinopharm, izinnya segera menyusul.

Vaksin Rusia, menurut Dahlan, sepertinya akan digunakan untuk warganya sendiri. Sementara vaksin dari University of Queensland, sudah tak mendapatkan izin karena menimbulkan efek samping berbahaya yakni penyakit seperti HIV.

"Kita sendiri masih menunggu hasil uji coba tahap 3 caksin Sinovac di Bandung itu. Yang laporannya akan selesai dikerjakan akhir bulan ini," tambah Dahlan lagi.

Waspada Spekulan

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai, keputusan Jokowi sudah tepat. Namun, sebelum melakukan vaksinasi, menurutnya pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas. Mulai dari prosedur, pelayanan, anggaran, hingga sanksi.

"Kebijakan ini sudah tepat untuk memberantas spekulan-spekulan atau rumah sakit swasta yang selama ini gencar mempromosikan pelayanan vaksin, tapi aturan mengenai mekanismenya harus jelas," kata Trubus saat dihubungi merdeka.com, Kamis (16/12).

Dia khawatir, jika pemerintah tidak membuat aturan yang jelas dan tegas, maka akan tetap saja ada oknum yang mengambil untung dari program vaksinasi gratis ini.

"Harus dibuatkan aturannya dulu, baru diterapkan. Kalau langsung dieksekusi, takutnya ada oknum yang malah mempermainkan harga dan membohongi masyarakat," kata dia.

©2020 Merdeka.com

Dia melihat, edukasi yang dilakukan pemerintah mengenai vaksinasi ini masih belum merata. Dia khawatir, masih akan ditemukan warga yang belum tahu bahwa vaksinasi Covid-19 itu gratis.

Jangan sampai seperti rapid test dan swab test, pemerintah dianggap telah menentukan harganya. Sehingga masyarakat dirugikan dan bisnis rumah sakit diuntungkan.

"Kita punya trauma saat test Covid-19, pemerintah telat dalam menentukan harga pasaran. Mereka sudah terlanjur mendapatkan keuntungan yang banyak dari test Covid itu. Nah vaksinasi ini harus jelas dulu aturannya," kata dia.

Dia berharap, pemerintah bisa menjamin tidak ada satu pun oknum yang mengambil untuk dari program vaksinasi gratis ini. Selain itu, menurutnya pemerintah juga harus terbuka terkait harga vaksin yang dibeli, jumlah dosisnya, dan jenis vaksin yang dibeli pemerintah.

Jokowi Tegaskan Vaksin Gratis

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut setelah mendapatkan masukan dan kalkulasi keuangan mengenai keuangan negara.

"Dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi dalam siaran telekonference melalui chanel youtube sekretariat presiden, Rabu (16/12).

Sebab itu dia memerintah kepada seluruh jajarannya agar memprioritaskan program vaksinasi pada anggaran 2021 untuk biaya vaksinasi. Kemudian dia juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merealokasikan anggaran terkait ketersediaan vaksin.

"Saya menginstruksikan kepada menteri keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan vaksin gratis ini sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ungkap Jokowi.

Sebelumnya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menekankan, anggaran negara bukan kendala yang membuat pemerintah tak menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat. Saat ini ada dua skema vaksinasi yakni, gratis dan berbayar alias mandiri.

"Saya perlu tegaskan, bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," ujar Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/12).

Pemerintah tengah mengkaji hal-hal teknis terkait program vaksinasi Covid-19. Wiku memastikan pemerintah berkomitmen vaksin tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik secara gratis maupun berbayar.

"Informasi terkait dengan detail pelaksanaan koordinasi juga masih dalam pembahasan. Hal ini akan di informasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah," katanya.