Daftar Calon Dewan Pengawas KPK yang Sudah Dikantongi Jokowi, Siapa Paling Layak?
Merdeka.com - Teka teki siapa yang akan mengisi Dewan Pengawas KPK mulai terungkap, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengantongi sejumlah nama calon Dewan Pengawas yang akan dikerucutkan menjadi lima orang untuk dilantik pada 20 Desember 2019. Mereka terdiri dari mantan hakim, jaksa, hingga kalangan KPK.
"Nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, dari jaksa, ada dari mantan KPK ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Jokowi saat berbincang dengan para awak media di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).
Beberapa nama calon bahkan sudah disebutkan oleh Jokowi. Mereka memiliki peluang besar menjadi Dewan Pengawas KPK karena terkenal memiliki integritas. Berikut ulasannya:
Hakim Albertina Ho
Presiden memastikan bahwa orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik. Salah satu nama yang diusulkan adalah hakim Albertina Ho.
"Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan loh ya," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12) seperti dikutip Antara.
Hakim Albertina Ho. Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Albertina dikenal gigih dan tegas dalam menyidangkan perkara. Saat ini Albertina Ho menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.
Artidjo Alkostar
Ada nama Artidjo Alkostar diusulkan jadi dewan pengawas KPK. Artidjo dikenal sebagai hakim yang tegas dan tidak memberikan ruang untuk para koruptor. Di tangan pria asal Sitobondo ini, hukuman koruptor akan semakin berat bila meminta keringanan.
Sebut saja kasus korupsi Angelina Sondakh yang dihukum 12 tahun penjara, Lutfhi Ishaaq yang dihukum 18 tahun, Tommy Hindratno dengan hukuman 10 tahun penjara, dan Anas Urbaningrum yang hukuman awalnya 8 tahun diubah menjadi 14 tahun penjara.
Putusan-putusan Artidjo Alkostar tersebut, membuat namanya semakin dikenal dan disegani oleh publik maupun pejabat. Artidjo resmi pensiun dari Hakim Agung 22 Mei 2018 lalu.
Taufiequrachman Ruki
Selanjutnya ada Taufiequrachman Ruki yang disebut-sebut sebagai calon Dewan Pengawas KPK. Ruki adalah Ketua KPK periode 2003-2007 dan pada Februari 2015 Presiden Jokowi menunjuk Ruki sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPK menggantikan Abraham Samad yang diberhentikan sementara.
Selain itu Ruki merupakan lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971. Karier di Polisi juga cemerlang, pada tahun 19891991, ia pun dipercaya menjabat Kepala Kepolisian Resort Cianjur dan tahun 19911992 Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya. Dari jabatan kapolres, tahun 1992 diangkat menjadi Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Kemudian tahun 19921997 menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Malang.
Gayus Lumbuun dan Tumpak Panggabean
Sementara itu Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap empat nama menguat sebagai calon dewan pengawas KPK. Tiga nama bekas pimpinan KPK, satu mantan hakim agung. Tiga nama mantan pimpinan KPK adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Indriyanto Seno Adji, Mas Achmad Santosa.
"Kalau PPP menyuarakan yang bisa dipertimbangkan itu contohnya kalau dari orang yang pernah ada di KPK ada, pak Tumpak Hatorangan Panggabean, kemudian ada Prof Indriyanto Seno Adji, ada juga Mas Achmad Santosa," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).
Satu nama mantan hakim agung adalah Gayus Lumbuun. Arsul tidak masalah dengan latarbelakang Gayus yang pernah menjadi kader PDI Perjuangan. Karena, status kader itu terputus lama karena Gayus menjadi hakim agung.
"Kalau lain-lain yang juga disebut-sebut itu juga pak Gayus Lumbuun. Saya kira oke juga biar dia dulu politisi PDIP, tapi kan sudah kemudian lama menjadi hakim agung dan kemudian juga kamar pidana militer," kata Arsul.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan dan Dewas KPK hingga 20 Desember 2024
Jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya
Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya
Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Mantan Ajudannya Marsdya Tonny Harjono jadi Kasau Hari Ini
Tonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak Seluruh Santri dan Pelajar Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca Selengkapnya