Daerah Ini Miliki APBD Tertinggi namun Sumbang Kemiskinan Terbesar di Sumsel

Selasa, 23 Februari 2021 19:27 Reporter : Irwanto
Daerah Ini Miliki APBD Tertinggi namun Sumbang Kemiskinan Terbesar di Sumsel Ilustrasi kemiskinan. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Angka kemiskinan di Sumatera Selatan dinilai terus terjadi penurunan setiap tahun. Mirisnya, sejumlah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) terbesar justru tetap menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di provinsi itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Musi Banyuasin yang notabene menjadi daerah dengan APBD paling tinggi yakni di atas Rp3 triliun justru memiliki warga miskin terbesar kedua di Sumsel. Angka kemiskinan di kabupaten itu sebesar 16,13 persen pada 2020, menurun sedikit di 2019 sebesar 16,41 persen, dan 16,52 persen di tahun 2018.

Kabupaten Lahat juga termasuk sebagai penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sumsel dengan persentase 15,95 persen pada 2020, dan meningkat dibanding tahun 2019 di angka 15,92 persen, dan 16,15 persen pada 2018. Kabupaten Lahat memiliki APBD sangat besar dibanding daerah lain dan juga banyak terbanyak sumber daya alam di kawasan itu.

Kemudian, angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masuk sebagai lima daerah tertinggi angka kemiskinan di Sumsel yang juga bertolak belakang dengan APBD yang tinggi. Angka kemiskinan di kabupaten berbatasan dengan Lampung tersebut sebesar 14,73 persen pada 2020, 15,01 persen di 2019, dan 13,56 persen di 2018.

Daerah yang memiliki APBD besar dan terbilang kaya tetapi menjadi penyumbang angka kemiskinan terbesar di Bumi Sriwijaya adalah Kabupaten Muara Enim. Pada 2020, angka kemiskinan di sana sebesar 12,32 persen, 12,41 persen pada 2019, dan 12,56 persen pada 2018.

Kota Palembang juga masuk dalam daftar daerah dengan kemiskinan cukup tinggi. Dari total penduduk ibu kota, sebanyak 10,89 persen diantaranya tergolong miskin yang tercatat pada 2020, 10,90 persen pada 2019, dan 10,95 persen pada 2018.

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas menjadi daerah paling tinggi angka kemiskinannya namun dengan APBD cukup kecil, yakni sekitar Rp1 triliun. Di daerah itu, angka kemiskinan hampir menyentuh angka 20 persen, tepatnya 19,47 persen di 2020 dan naik dari dari dua tahun sebelumnya di angka 19,12 persen. Dalam catatan BPS, hanya Kota Pagaralam yang memiliki angka kemiskinan satu digit, yakni 9,07 persen pada 2020, 8,90 persen di 2019, dan 8,77 persen pada 2018.

Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsi mengungkapkan, pada dasarnya terjadi penurunan signifikan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Sumsel sejak 2018 atau ketika Herman Deru menjabat gubernur. Pada tahun itu, angka kemiskinan menyentuh angka 12,80 persen, tetapi berhasil turun signifikan pada 2019 menjadi 12,71 persen.

"Dan hingga Maret 2020, tren penurunan kembali terjadi di angka 12,66 persen," ungkap Endang, Selasa (23/2).

Begitu perekonomian masyarakat terus menggeliat, Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020. Provinsi Sumsel tak luput menjadi imbas dengan nyaris lumpuhnya perekonomian di setiap sektor.

Alhasil, persentase penduduk miskin bertambah periode Maret-September 2020 di angka 12,98 persen. Meski bertambah sebesar 0,32 persen point, namun angka tersebut jauh lebih rendah dari penambahan rata-rata nasional sebesar 0,41 persen poin.

"Penambahan angka kemiskinan terjadi merata di seluruh Indonesia dampak pandemi. Tapi, Sumsel mampu menekan penambahan sehingga masih di bawah rata-rata nasional," kata dia.

Dia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per orang per bulan di bawah GK.

Selama periode Maret-September 2020 GK naik 0,51 persen yaitu dari Rp 439.041 per orang perbulan pada Maret 2020 menjadi Rp 441.259 per orang perbulan pada September 2020. Sementara pada periode September 2019-September 2020, GK naik sebesar 3,63 persen dari Rp425.808 per orang per bulan pada September 2019 menjadi Rp441.259 per orang per bulan pada September 2020.

GK ditentukan dari GK Makanan (GKM) dan GK Non-makanan (GKNM). Menghitung angka kemiskinan bukan dari penghasilan melainkan pengeluaran penduduk. Peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

"Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya sama yakni, beras, rokok kretek filter, dan beberapa komoditi lainnya," terangnya.

Menurut Endang, menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Namun dia mengapresiasi Provinsi Sumsel cukup tangguh dalam menghadapi pandemi. Perekonomian tetap tumbuh bertahan sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu menurun drastis.

Pada 2020, Sumsel mencatatkan diri sebagai daerah paling tertinggi di regional Sumatera di bidang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,71 persen dan juga tertinggi di pulau Sumatera, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 4,57 persen.

"Ini membuktikan Sumsel mampu bertahan di tengah pandemi dibanding daerah lain, pembangunan terus berlanjut, dan sekarang dilanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat," tegasnya.

"Kami apresiasi juga ada sinergitas antara Gubernur Sumsel dan bupati atau walikota dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Utamanya daerah-daerah yang paling besar penduduk miskin seperti OKI, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang dan lainnya," sambungnya. [cob]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kemiskinan
  3. Palembang
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini