Curhatan Pimpinan KPK ke DPR di Akhir Masa Jabatan

Jumat, 29 November 2019 06:00 Reporter : Syifa Hanifah
Curhatan Pimpinan KPK ke DPR di Akhir Masa Jabatan Evaluasi KPK bersama Komisi III DPR RI. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Agus Rahardjo segera berakhir 20 Desember 2019. Selanjutnya, KPK akan dipimpin oleh Firli Bahuri untuk periode 2019-2023.

Pada Rabu 27 November 2019 kemarin, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK merupakan yang terakhir di periode kepemimpinan Agus Rahardjo dkk.

Banyak curhatan dan pesan yang dilontarkan oleh pimpinan KPK selama empat tahun menjabat di lembaga antirasuah ini. Mereka juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Komisi III yang menjadi mitra KPK selama ini.

Berikut curhatan pimpinan KPK:

1 dari 4 halaman

KPK Merasa Tak Pernah Merasa Dibantu

KPK melakukan rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu (27/11). Pada anggota Komisi III, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, menyampaikan pesan dan harapannya. Ia meminta Komisi III tidak terlalu sering memarahi KPK melainkan dibantu.

"Jangan terlalu sering juga kami dimarahi. Dibantui. Dibantui penting. Saya terus terang, saya nggak mau curhat, tapi saya bilang kenapa sih Komisi III itu kalau kita pergi ke sana, dimarahi mulu. Dibantui itu jarang sekali," kata Laode di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Laode mengaku pihaknya tidak pernah merasa dibantu oleh DPR. "Terus terang, kami hampir tidak pernah merasa terbantu. Endak pernah kami dibantu. Itu terakhir pak, ini curhat," ucapnya.

Menjawab hal tersebut, anggota Komisi III Arsul Sani membantah pihaknya disebut tidak membantu KPK.

"Bahwa Pak Laode gak dibantuin, gak bener. Ketika rumahnya Pak Laode dibom dan minta disuarakan kan kita suarakan. Kita atensi khusus Kapolri. Kami juga selalu menawarkan untuk adanya tambahan anggaran, tapi kesekjenan KPK dan bapak kan mengatakan kan cukup anggaran kami. Jadi jangan dibilang nggak pernah membantu," kata Arsul.

2 dari 4 halaman

Keluhkan Kementerian Tertutup Cegah Korupsi

Sementara itu, saat RDP Komisi III meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan Kementerian mana saja yang tidak mau menjalankan rekomendasi KPK terkait pencegahan korupsi. Wakil Ketua Komisi Laode M Syarif menjawab bahwa ada empat kementerian yang paling tertutup.

"Kami mengeluh Pak, terus terang. KLHK, ESDM, Pertanian dan Agraria, tolong. Tatakelola empat ini sumber uang banyak, tetapi yang paling jelek tata kelolanya, karena selalu tertutup," kata Laode dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (27/11).

Laode menyebut masing-masing kementerian itu memiliki peta sendiri. Hal itu mengakibatkan banyak temuan kebun sawit ilegal di tengah taman nasional.

"Pertanian ada peta sendiri, ATR peta sendiri. Makanya kalau ada kebun sawit di taman nasional banyak terjadi pak. Sekarang berapa dia bayar pajaknya. Dan itu belum terkoneksi dirjen pajak. Pencegahan sudah kita sampaikan Pak," kata Laode.

Selain itu, Laode juga menyebut sampai saat ini pemerintah tidak menjalankan rekomendasi terkait dokumen Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh pengusaha. Padahal, KPK sudah merekomendasikan agar Kementerian ATR untuk membuka dokumen pada publik.

"Rekomendasi terkait HGU kepada kementerian ATR supaya dibuka. Sampai hari ini HGU-nya tidak dibuka untuk umum," ujar Laode.

3 dari 4 halaman

KPK Bingung Kasus Korupsi Apa yang Jadi Perhatian Jokowi

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku, telah bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud Md soal kasus-kasus yang menjadi perhatian Presiden Jokowi tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Agus mengaku, bingung karena Mahfud tidak bisa menjawab kasus-kasus yang dimaksud.

"Terus terang, pada waktu Pak Mahfud Md menyampaikan itu, dua hari kemudian saya berdampingan (dengan Mahfud) di dalam forum. Saya tanya itu kasus yang mana yang dilaporkan, dan Pak Mahfud jawabnya juga enggak. Jadi kan bingung saya," kata Agus dalam rapat dengar pendapat Komisi III, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Agus mengaku, Presiden Jokowi pernah melaporkan sejumlah kasus kepada para pimpinan KPK. Jokowi melaporkan kasus tersebut ketika awal menjabat sebagai presiden. Agus mengungkapkan, kasus-kasus yang pernah dilaporkan Jokowi adalah dugaan suap Petral dan dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta-Westland (AW)-101. Dia mengakui, dua kasus itu memang belum tuntas.

"Nah, Petral sekarang sudah tersangkanya satu. Tapi seperti yang tadi disampaikan Pak Laode (Wakil Ketua KPK Laode M Syarif) itu untuk mencari barang, alat buktinya ke banyak negara," terangnya.

"Yang pernah diungkapkan beliau (Jokowi) juga adalah helikopter AW-101. Kami sudah memenjarakan, kalau nggak salah satu tersangkanya. Yang sekarang permasalahannya yang di pihak militernya yang belum," sambung Agus.

4 dari 4 halaman

Selama Memimpin KPK ada Sedih dan Senangnya

Sedangkan Komisioner KPK, Basaria Pandjaitan mengakui dalam kepemimpinan mereka ada hal yang manis dan juga ada pahitnya. Hal ini ia ungkapkan saat RDP dengan Komisi III pada Rabu (27/11) lalu.

"Ada senangnya juga, ada kesalnya. Ya itulah seni, seni di dalam berorganisasi," ucapnya.

Sementara itu Laode M Syarif pada kesempatannya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf pada DPR. "Yang terakhir, tolong bapak-bapak menjaga KPK, terima kasih," katanya. [dan]

Baca juga:
Ajukan Kasasi ke MA Terkait Sofyan Basir, KPK Tambahkan Dua Bukti
KPK Geledah Bangunan Dalam Area Sekolahan di Pekanbaru
Tagih Laporan Keuangan Golkar, Kubu Bamsoet Ancam Adukan Airlangga ke KPK
Saut Harap Jokowi Terbitkan Perppu KPK di Hari Anti Korupsi
MK Tak Menerima Gugatan UU KPK yang Diajukan Mahasiswa Karena Salah Nomor
KPK Minta Ditjen Pajak Aktif Laporkan Jika Temukan Indikasi Suap Pemenang Proyek
Suap Distribusi Gula, KPK Kembali Periksa Dolly Pulungan
Jabatannya Hilang di UU Baru, Tiga Penasihat KPK Resmi Mundur

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini