Curhat Setnov beratnya jadi pengurus Golkar harus sediakan dana untuk kegiatan

Merdeka.com - Saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi, terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto sempat berkeluh kesah beratnya menjadi pengurus Partai Golkar. Salah satunya adalah menyediakan dana untuk kegiatan Rapimnas Golkar di Bogor tahun 2012 silam.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, anggaran kegiatan partai berlambang pohon beringin itu berasal dari internal kader. Sementara pada kegiatan Rapimnas di Bogor, saat itu dia masih menjadi bendahara umum, Setnov mengaku tak tahu Andi Agustinus alias Andi Narogong menggelontorkan Rp 5 miliar untuk membiayai Rapimnas melalui keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Direktur PT Murakabi Sejahtera.

Dia menuturkan baru mengetahui adanya aliran Rp 5 miliar dari Andi setelah dilakukan konfrontasi antara Irvanto dan Andi.

"Munaslub Bali 2016 yang menetapkan saya sebagai ketua umum dan saya berkontribusi Rp 1 miliar sebagai kekurangan biaya. Pada Rapimnas di Bogor Juni atau Juli 2012, Irvanto juga terlibat aktif sebagai event organizer, baru kemudian dilaporkan kepada saya Andi pernah serahkan uang sebesar Rp 5 M kepada Irvanto yang mana sebagian uang tersebut sebagai kontribusi rapimnas di Bogor dan tidak menutup kemungkinan untuk kepentingan partai Golkar yang lain," ujar Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (13/4).

Mengetahui adanya dugaan aliran uang korupsi e-KTP pada kegiatan tersebut, ia mengembalikan uang tersebut ke KPK dengan dalih bertanggung jawab sebagai bendahara umum Golkar dan penilaian Irvanto tidak akan sanggup membayar.

"Selaku paman dan bendahara umum Golkar saat itu saya merasa bertanggung jawab, Irvan tidak akan mampu kembalikan uang Rp 5 miliar ke KPK," tukasnya.

Dari pernyataannya tersebut, Novanto pun membela diri bahwa tidak ada intervensi yang dilakukannya terhadap proses pengerjaan proyek e-KTP. Pun saat dirinya menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar di DPR. Dalam pembelaannya, Setnov menyebut tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dia lakukan sebagai ketua fraksi karena menganggap keputusan komisi di DPR disetujui oleh masing-masing komisi.