Merdeka.com - Pergantian kepemimpinan secara mendadak di Korps Bhayangkara memang mengejutkan. Keputusan mendadak yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap lembaga kepolisian ini membuat beberapa pihak khawatir bakal timbul kisruh internal.

Kekhawatiran itu terungkap dari mantan Wakapolri Komjen (Purnawirawan) Pol Oegroseno. Apalagi, penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan membuat salah satu pihak disebut sebagai pengkhianat korpsnya sendiri.

Sosok pengkhianat itu masih berkaitan erat dengan persoalan Kabareskrim, Komjen Suhardi Alius diganti dengan Irjen Budi Waseso. Apalagi, Budi Waseso sempat menyebut ada sosok pengkhianat di lingkungan internal Mabes Polri.

Tak hanya itu, Oegroseno sendiri mengkritisi keputusan Jokowi yang menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) untuk jabatan Kapolri. Sepanjang berdinas di kepolisian, tidak pernah ada jabatan Plt dalam pucuk pimpinan tertinggi.

Berikut curhat mantan jenderal Oegroseno atas manuver politik yang dikhawatirkan bikin kisruh Polri:

Kisruh internal di Polri bak zaman PKI

Mantan Wakapolri Komjen (Purnawirawan) Pol Oegroseno mengaku penasaran soal kabar adanya sosok pengkhianat di lingkungan Mabes Polri. Sosok pengkhianat itu masih berkaitan erat dengan persoalan Kabareskrim, Komjen Suhardi Alius diganti dengan Irjen Budi Waseso.Kemarin Budi Waseso sempat menyebut ada sosok pengkhianat di lingkungan internal Mabes Polri."Itu dia saya cari-cari, siapa pengkhianat?" ucap Oegroseno di Jakarta, Sabtu (17/1).Oegroseno pun merasa keberatan dengan kata 'pengkhianat' lantaran mengingatkan pada sejarah kelam Bangsa Indonesia, tragedi G30S/PKI. Menurutnya, pernyataan itu harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat."Jangan sampai seperti zaman PKI dulu. Dicap ini dicap itu, terus diambil dibunuh, jangan. Nanti organisasi ini goyang. Saya tetap jaga integritas Polri," ucapnya.Oegroseno menegaskan, institusi Kepolisian adalah milik bangsa. Oleh sebab itu, diharapkan integritas yang tinggi dari setiap personelnya."Polisi ini milik bangsa. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik partai politik. Saya harap seperti itu," tutupnya.

Heran baru kali ini ada Plt Kapolri

Mantan Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan), Oegroseno menilai, sepanjang karirnya sebagai Polisi, dirinya baru kali ini mendapati jabatan Plt Kapolri diberlakukan di Kepolisian.Hal ini terkait dengan pengangkatan Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, menyusul pencopotan Jenderal Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri."Plt, selama saya jadi polisi ya baru sekali ini, jadi ini sejarah ya, kalau enggak ada sejarah nanti kan kosong nanti," kata Oegroseno di Jakarta, Sabtu (17/1).Menurut Oegroseno, seorang Plt Kapolri harus mampu bertindak tegas dan memberikan instruksi yang jelas. Plt Kapolri juga diharapkan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan kekhawatiran di tubuh Polri, hal ini berkaitan dengan kegelisahan yang kini dialami internal lembaga penegak hukum tersebut."Nanti imbasnya ke pelayanan publik. Statement Pak Badrodin sendiri itu ditunggu secara internal maupun eksternal, salah statement berat," tegas Oegroseno.Terkait kabar Plt Kapolri juga terlibat masalah rekening gendut, Oegroseno menilai, KPK yang harus membuktikannya."Ya kalau memang ada masalah, silakan KPK bertindak, enggak ada masalah. Jangan tanya saya, tanya KPK," tutup Oegroseno.

Pergantian Kapolri bikin gelisah internal kepolisian

Proses penggantian Kapolri yang lebih awal dari jadwal berakhirnya masa jabatan Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman, ditambah dengan proses yang menuai pro dan kontra, utamanya setelah penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap calon tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan, ternyata menuai kegelisahan di internal Kepolisian.Mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Oegroseno mengungkapkan, dirinya masih bisa merasakan kegelisahan yang terjadi di internal Kepolisian lantaran dirinya pernah terlibat dalam pembicaraan internal terkait sosok yang cocok menjabat sebagai Kapolri."Situsi sekarang berbeda, pro dan kontra. Tapi saya masih bisa merasakan di dalam karena mempunyai jaringan. Ada kelompok kecil yang gelisah," kata Oegroseno di Jakarta, Sabtu (17/1).Dirinya membandingkan situasi di internal kepolisian antara kondisi sebelum proses penggantian Kapolri dengan kondisi saat penggantian Kapolri dimulai. Oegroseno mengatakan, sebelum proses berjalan, internal Kepolisian dalam kondisi tenang, semua personel, mulai dari Bharada hingga jenderal bintang 4 bekerja sesuai tugasnya masing-masing."Polri adalah milik negara dan bangsa. Jadi kalau merasa memiliki Polri, dari pangkat Bharada sampai jenderal bintang 4 tidak ada anggota Polri yang jadi anak emas, perak, perunggu, batu, kayu, semua sama. Apa yang dilakukan polisi dari Bharada hingga jenderal itu sama," ujar Oegroseno.Sekarang, menurut Oegroseno, kondisinya sudah berbeda. Berbagai macam kegelisahan meliputi internal Kepolisian. "Gelisahnya macam-macam. Saya kok tidak jadi, saya lebih punya kesempatan, pencalonan Kapolri kok detik-detik terakhir. Kalai ditanya no comment. Kalau enggak gelisah enggak akan bilang no comment," tutur Oegroseno.

Minta Jokowi angkat Sutarman jadi duta besar atau menteri

Mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Oegroseno berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi jabatan atau posisi kepada mantan Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman.Sebab Oegroseno menilai saat ini Sutarman dalam posisi dilematis. Apabila Sutarman tak datang ke kantor Mabes Polri dalam jangka waktu 30 hari, jenderal bintang empat itu akan menghadapi persoalan desersi.Namun, jika Sutarman masih datang ke kantor dan hanya absen saja, maka perlakuan tersebut akan sama dengan status wajib lapor."Pak Sutarman enggak masuk kantor 30 hari kena (sanksi), jangan ada masalah desersi. Kalau datang, absen, enggak lucu dong. Bintang 4 biasanya masuk pintu depan, terus ada ruangannya, karena enggak ada jabatannya terus absen di depan provost, kan sama dengan wajib lapor," kata Oegroseno di Jakarta, Sabtu (17/1).Menurutnya, Presiden Jokowi bisa memberi posisi jabatan kepada Sutarman, sebagai bagian dari risiko pencopotannya dari jabatan sebagai Kapolri. "Itu yang diserahkan ke Pak Presiden, jadi duta besar atau jadi menteri, kan masih bisa. Menteri keamanan kalau perlu. Ini enggak bisa, masa ditendang begitu saja. Ya itu bagian dari suatu risiko," tuturnya.Pencopotan Sutarman dari jabatannya sebagai Kapolri memang hanya berselang beberapa bulan dari pergantian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi. Namun, Oegroseno mengingatkan bahwa yang mengangkat Sutarman sebagai Kapolri adalah Presiden RI bukan Presiden SBY. Oleh sebab itu, Oegroseno menilai Sutarman harus mendapatkan perlakuan yang layak dari Jokowi."Pak Sutarman dulu itu diangkat oleh Presiden Republik Indonesia lho, bukan Presiden SBY. Segera (beri jabatan ke Sutarman), nanti jadi masalah baru lagi," tegas Oegroseno.Secara pribadi, Oegroseno mengaku mendukung Sutarman untuk menjadi Menteri Keamanan yang membantu presiden terkait urusan-urusan Kepolisian."Tapi bukan atasannya polisi lagi karena nanti polisi di bawah menteri. Menteri baru yang ngurusi pekerjaan-pekerjaan Menhan ngurus pekerjaan TNI, tapi bukan Panglima TNI di bawah Menhan. Menkam, mengurusi pekerjaan-pekerjaan selain polisi, bea cukai, lalu lintas barang, imigrasi. Kalau perlu Paspampres, urusan keamanan. Tapi dia bukan atasan langsung," tutupnya.