Coverage Share 93,90%, Padang Panjang Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan
Merdeka.com - Perhatian dan kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 2 851 orang non-ASN dan 7.023 orang pekerja sektor informal, berdampak signifikan terhadap peningkatan Coverage Share menjadi 93,90%. Atas capaian ini, BPJS Ketenagakerjaan Pusat mengapresiasi dengan memberikan penghargaan kepada Wali Kota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Kamis (8/12) di Plaza BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Penghargaan ini diserahkan Direktur Kepesertaan, Zainudin.
Zainudin mengatakan, bukan tidak mungkin Padang Panjang bisa mencapai Universal Labour Coverage (ULC) yang pertama di Indonesia. Lantaran tekad yang kuat dari Wako Fadly.
Wali Kota Padang Panjang Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan©2022 Merdeka.com"Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang secara tidak langsung membantu tugas dari BPJS Ketenagakerjaan. Pesan Pak Presiden agar fokus melindungi pekerja informal. Hal ini dijalankan dengan sangat baik oleh Wali Kota. Kita juga diminta menjadi yang pertama di ASEAN melindungi pekerja informal," katanya.
Agar mencapai ULC, sebut Zainudin, dibutuhkan data yang akurat kemudian ketersediaan anggaran. Namun lebih dari itu, harus ada niat baik dari Pemko dan kemauan saling berkolaborasi. Ini sudah dimiliki Pemko.
Bila dihitung, sebut Zainudin, klaim BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan sebenarnya tidak sebanding dengan iuran. "Namun ini adalah kerja ibadah. Diharapkan dapat membantu dan memberikan jaminan sosial bagi para pekerja," ujarnya.
Sementara, Wako Fadly menyampaikan, program perlindungan kepada para pekerja terutama pekerja sektor informal ini sudah diprogramkan lama sejak 2019 silam. Akan tetapi, Covid-19 melanda, mengakibatkan refocusing anggaran. Sehingga program ini tertunda.
Wali Kota Padang Panjang Raih Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan©2022 Merdeka.comPemko kemudian melihat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat relevan dengan cita-cita melindungi para pekerja. Oleh karena itu, kerja sama terus dijalin Pemko dengan BPJS Ketenagakerjaan. Alhasil hampir seluruh pekerja di Kota Padang Panjang mendapat perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
"Kalau BPJS Ketenagakerjaan sudah ditanggung, BPJS Kesehatan juga ditanggung. Orang tua diharapkan bisa fokus mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045. Kami yakin Padang Panjang bisa mencapai full ULC," tuturnya.
Turut hadir, Sekdako, Sonny Budaya Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ewasoska, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Winarno, Anilis Kebijakan Ahli Madya, Mardi Suntami, dan Pengantar Kerja Ahli, Hendri Febrian.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TKN Ajak Masyarakat Pantau TPS Kawal Kemenangan Prabowo-Gibran
Untuk mewujudkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu sekali putaran dibutuhkan peran aktif para relawan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).
Baca SelengkapnyaPenyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di Depan Panglima Jilah, Prabowo Janji Bangun SMA Taruna Nusantara di Kalimantan
Negara diminta mengakomodasikan peningkatan sumber daya manusia bagi anak-anak Suku Dayak.
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaCak Imin Bakal Laporkan Dugaan Kecurangan Pilpres di Kabupaten Batubara Jika Terbukti
Dalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJateng Kandang Banteng, AHY Sebut Perlu Kerja Keras untuk Menangkan Prabowo-Gibran
Jateng identik dengan sebutan kandang banteng alias basis pendukung PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca Selengkapnya