Hot Issue

Corona Menjalar Perkantoran

Rabu, 29 Juli 2020 07:29 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Corona Menjalar Perkantoran Perkantoran di Thamrin diliburkan. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Ratusan pegawai perkantoran milik pemerintah dan swasta di Jakarta dilaporkan positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan data diterima Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah pegawai terpapar Covid-19 dilaporkan mencapai 440 orang di 68 perkantoran.

Klaster perkantoran itu terdiri dari kementerian, lembaga negara hingga kelurahan di DKI Jakarta. Salah satu klaster perkantoran ini terjadi di Pusat PLN dan RRI Jakarta. Kedua kantor ini bahkan sejak pekan lalu menutup sementara aktivitas pekerjaan karena pegawai mereka positif Covid-19.

Gedung DPRD DKI Jakarta turut ditutup pada Selasa (28/7) kemarin. Penutupan sementara waktu aktivitas perkantoran itu menyusul satu anggota DPRD dan PNS positif Covid-19.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta memprediksi jumlah kasus positif Covid-19 karyawan perkantoran akan terus berubah. Perusahaan dan karyawan pun diimbau tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti penggunaan masker, jaga jarak aman, hingga kapasitas ruangan.

Perkantoran yang memiliki akses jendela juga diimbau Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat dibuka setiap beberapa waktu. Hal tersebut guna menjaga sirkulasi udara di ruangan kerja lantaran virus tersebut dapat menyebar melalui udara.

"Saat makan siang jangan berkerumun, ngobrol berhadap-hadapan dalam jarak dekat, harus sering cuci tangan. Kalau tidak enak badan jangan masuk kerja," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, Dwi Oktavia, saat dihubungi Liputan6.com, Senin (27/7).

1 dari 4 halaman

Rapat di Kantor Jadi Salah Satu Sumber Penularan Covid-19

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa sumber penularan Covid-19 terbesar terjadi pada lingkungan perkantoran. Aktivitas di kantor saat ini yang menjadi perhatian Gugus Tugas adalah penyelenggaraan rapat.

"Berdasarkan kontak tracing, kasus positif kita yakini berasal dari aktivitas perkantoran. Salah satu yang kita perhatikan adalah penyelenggaraan rapat," ujar juru bicara pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 Achmad Yurianto saat konferensi pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta (20/7).

Gugus tugas meyakini, ada protokol kesehatan yang kurang diperhatikan saat rapat. Sehingga mempercepat penularan virus yang menyerang pernapasan itu.

Yuri mengatakan, yang harus diperhatikan sebelum rapat pertama adalah memastikan sirkulasi udara harus cukup baik. Sebaiknya, menurut Yuri, rapat dilaksanakan di pagi hari.

Yuri juga meminta agar pendingin ruangan dimatikan. Sehingga hanya mengandalkan udara alami dari luar.

Selain itu, ruangan yang menggunakan pendingin ruangan cenderung membuat udara hanya berputar di satu ruangan tersebut. Tidak ada perputaran maupun pertukaran udara dari luar.

Yuri juga meminta agar kantor-kantor bisa memperhatikan jumlah peserta rapat. Ia berharap jaga jarak tetap dijalankan.

Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal satu meter juga perlu dilakukan. Dia berpesan jangan sampai situasi rapat sama seperti pandemi Covid-19.

Bila ruangan tidak cukup, Yuri mengusulkan agar sebagian peserta rapat mengikutinya di ruangan lain dengan metode daring.

Bukan hanya jumlah peserta saja yang dibatasi, Yuri juga meminta agar jumlah pembicara dalam rapat juga harus dibatasi. Hal ini untuk menghindari penularan melalui droplet. Saat pembicara melakukan speech atau menyajikan materi, diharapkan tetap memakai masker.

Durasi rapat pada umumnya sering lebih dari satu jam. Apalagi bila rapat tersebut diikuti oleh lebih dari satu divisi di kantor. Durasi rapat yang lama mengharuskan penyelenggara rapat menyediakan makanan ringan, guna mengganjal perut agar bisa tetap fokus. Namun kali ini, Yuri meminta agar durasi rapat maksimal 30 menit. Ia juga melarang penyelenggara rapat untuk menyajikan makanan maupun minuman.

“Upayakan rapat jangan lebih dari 30 menit. Hindari sajian makan dan minum di ruangan. Jadi peserta rapat tidak perlu membuka maskernya. Inilah adaptasi kebiasaan baru di perkantoran,” tuturnya.

Adaptasi kebiasaan baru lainnya bukan hanya harus dilakukan oleh karyawan kantor, pengelola kantor juga harus memastikan fasilitas kantor sudah bersih dan steril sehingga aman dari virus. Semua karyawan harus menjaga fasilitas umum tersebut.

2 dari 4 halaman

Penerapan Waktu Kerja

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh perusahaan menaati ketentuan sif kerja untuk mencegah penyebaran virus corona. Pasalnya, saat ini perkantoran menjadi klaster baru Covid-19.

Adapun ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Jam kerja terbagi menjadi dua shift dengan selisih waktu 3 jam.

Karyawan shift pertama masuk pada jam 07.00-07.30 WIB. Lalu jadwal pulang antara pukul 15.00-15.30 WIB. Kemudian, karyawan shift kedua masuk pada pukul 10.00-10.30 WIB. Lalu jadwal pulang antara pukul 18.00-18.30 WIB.

Selain itu, dia juga meminta agar kementerian/lembaga dan perusahaan swasta tak mewajibkan karyawanya yang rentan terpapar virus corona bekerja di kantor. Terlebih, mereka yang memiliki penyakit komurbid, hepatitis, jantung, ginjal, hingga penyakit pernapasan lainnya.

"Diharapkan seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan swasta agar mereka yang rentan tidak dulu diberi kewajiban ke kantor. Termasuk lansia dan komorbid," tuturnya.

3 dari 4 halaman

Perusahaan Diminta Tak Menutupi Kasus Covid-19

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga mengingatkan seluruh perusahaan jujur menyampaikan informasi adanya kasus konfirmasi positif Covid-19. Dinas Tenaga Kerja menyatakan tidak akan sanggup untuk mengawasi protokol kesehatan di seluruh perkantoran di Jakarta karena keterbatasan personel.

Untuk itu, setiap kantor agar dibentuk gugus tugas, dan jujur terkait adanya temuan kasus untuk mempermudah Pemprov melakukan pelacakan dan isolasi sementara kantor tersebut dan disterilisasi. Seluruh karyawan dan manajemen perkantoran juga diimbau tidak takut untuk melakukan tes Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta karyawan perkantoran yang sudah mulai work frim office (WFO) untuk melaporkan perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja apabila tidak menerapkan protokol kesehatan ketat. "Laporin saja, kalau Anda bekerja di situ, tempat Anda bekerja tidak menaati protokol," katanya di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (26/7).

4 dari 4 halaman

Pasar Hingga Perkantoran Jadi Klaster Penyumbang Kenaikan Kasus Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, sejumlah tempat yang menjadi klaster penyebaran virus Corona. Menurut dia, klaster-klaster tersebut menimbulkan kerumunan sehingga rentan terjadi penularan.

"Klaster penyumbang kenaikan kasus di Indonesia prinsipnya terkait kerumunan," katanya dalam video conference dari Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/7).

Adapun sejumlah tempat yang dimaksud Wiku menjadi klaster penyebaran Covid-19 antara lain, pasar dan tempat pelelangan ikan dimana masyarakat banyak berkumpul. Kemudian, pesantren, transmisi lokal di setiap daerah, serta fasilitas kesehatan.

Selain itu, Wiku menyebut acara-acara seminar, pusat perbelanjaan atau mal, tempat ibadah, dan perkantoran juga menjadi klaster penularan virus corona. Untuk itu, dia meminta kerja sama satgas daerah, masyarakat, dan lembaga atau penyedia fasilitas terkait untuk mencegah penyebaran virus corona.

Jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air kemarin bertambah menjadi 102.051 orang. Berdasarkan data dari satgas Penanganan Covid-19, kasus pasien yang terinfeksi tembus 102.051 orang. Jumlah kumulatif tersebut bertambah dengan adanya penambahan kasus baru sebanyak 1.748 kasus per 28 Juli pukul 15.18 WIB.

[gil]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini