Cium Ketidakberpihakan Pada Rakyat, KPK Surati Anies Kebijakan Swastanisasi Air

Jumat, 10 Mei 2019 16:13 Reporter : Merdeka
Cium Ketidakberpihakan Pada Rakyat, KPK Surati Anies Kebijakan Swastanisasi Air Gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat ditujukan untuk Gubernur DKI Anies Baswedan. Surat tersebut untuk mengklarifikasi kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta.

KPK juga meminta penjelasan Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum karena tengah mencermati sejumlah catatan penting dalam pengelolaan air minum di DKI.

"Terdapat risiko klausul dari perjanjian kerjasama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," tulis Jubir KPK, Febri Diansyah, lewat keterangan tertulis diterima, Jumat (10/5).

Febri mengatakan, KPK juga melihat terdapat risiko penyimpangan jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung tidak menjadi perhatian Pemprov DKI.

Oleh karena itulah, Direktorat Pengaduan Masyarakat (KPK) meminta penjelasan Tim Tata Kelola Air Minum untuk mengenai rencana Pemprov DKI dengan berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan Palija dan Aetra.

Sebagai informasi, pertemuan keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Rencananya dihadiri oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat bersama Direktorat Litbang KPK.

Diketahui, KPK tengah menyoroti perkembangan perkara swastanisasi air Provinsi DKI Jakarta sejak di Pengadilan Negeri hingga di Mahkamah Agung. Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, KPK mengendus risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja sekitar Rp 1,2 triliun.

Meskipun MA telah memutus PK dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas.

"Jadi kami berharap proses yang sedang berjalan di Pemprov DKI benar-benar dilakukan secara akuntabel, prinsip Integritas dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan," tegas Febri. [lia]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini