Merdeka.com - Untuk menandingi pemilihan komisi dan alat kelengkapan DPR (AKD) yang dilaksanakan oleh fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ditambah Fraksi Demokrat, Koalisi Indonesia Hebat pun menggelar pemilihan komisi dan AKD sendiri.

Tidak hanya menggelar pemilihan komisi dan AKD saja, KIH juga membentuk pimpinan DPR tandingan dan menunjuk Pramono Anung sebagai ketua DPR lengkap dengan wakilnya yaitu Dossy Iskandar, Abdul Kadir Karding, Patrice Rio Capella dan Syaifullah Tamliha.

Langkah yang dilakukan oleh para fraksi Koalisi Indonesia Hebat pun akhirnya menjadi sebuah cibiran politik para pentolan Koalisi Merah Putih. Mereka menanggapi pembentukan DPR tandingan yang dibuat oleh Koalisi Indonesia Hebat sebagai sebuah ketidakdewasaan dari para pengusung pasangan Jokowi-JK ini.

Apa saja cibiran dari para pentolan kubu Koalisi Merah Putih menanggapi DPR Tandingan yang dibuat oleh Koalisi Indonesia Hebat? Berikut cibiran Koalisi Merah putih terhadap DPR tandingan yang dirangkum merdeka.com:

Prabowo: DPR tandingan itu sangat merugikan bangsa!

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengecam aksi yang dilakukan oleh Fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kubu pengusung Jokowi itu ingin menggelar tandingan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD)."DPR tandingan adalah bentuk ketidakdewasaan, tidak ada itu tanding-tandingan. Ini sangat merugikan bangsa. Coba kamu cek undang-undang, nggak ada itu DPR tandingan," kata Prabowo saat ditemui sesuai mengikuti Muktamar PPP di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/10)

Ical soal DPR tandingan: Biar rakyat yang beri sanksi

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyayangkan sikap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang membentuk DPR tandingan. Ical, sapaan akrab dari Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan satu hal apapun lantaran mereka menyerahkan penilaian manuver politik koalisi pengusung Jokowi itu dinilai oleh rakyat."Biar sajalah, rakyat yang nantinya akan memberi sanksi," kata Ical dalam Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Hotel Hilton Bandung, Sabtu (1/11). Menurut Ical, DPR tandingan tidak perlu ditanggapi berlebihan. Sebab apa yang diperlihatkan DPR dari kubu Jokowi ini merupakan sikap ketidakdewasaan dalam berpolitik. "Itu anggap main-main saja," terangnya.

Hatta nilai pimpinan DPR tandingan justru ganggu pemerintah

Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, angkat bicara soal pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut dia, hal itu justru akan mengganggu kinerja pemerintah."Kalau tidak ada titik temu, maka pemerintahan juga akan terganggu," kata Hatta usai menghadiri Muktamar VIII PPP yang dilaksanakan kubu Suryadharma Ali, di Hotel Grand Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (30/10).Hatta melanjutkan, gangguan tersebut karena pemerintah harus melakukan rapat-rapat dengan DPR. "DPR penting sekali untuk segera melakukan rapat-rapat kerja dengan pemerintahan," ujar mantan pasangan Prabowo Subianto di pilpres lalu ini

Fadli Zon: DPR tandingan ilegal inkonstitusional!

Wakil ketua DPR Fadli Zon turut berkomentar mengenai parpol pendukung Jokowi-JK yang membentuk pimpinan DPR tandingan. Menurutnya, tidak ada istilah DPR tandingan. "Tidak ada yang namanya DPR tandingan," kata Fadli di Mabes Polri Jakarta, Jumat (31/10).Fadli mengatakan seharusnya DPR hanya ada satu dan apabila ada tandingan dari DPR itu sendiri itu adalah bentuk ilegal inkonstitusional. "DPR cuma satu kalau ada pihak-pihak yang menyatakan itu sudah pasti ilegal inkonstitusional," kata Fadli.Menurutnya, KMP tidak akan menggubris DPR tandingan. "Jadi kami sih tidak akan pedulikan itu. Kita jalan terus, tetap solid," katanya. Fadli mengatakan, DPR tinggal menunggu nama-nama dari fraksi, dan masih ada empat fraksi yang belum menyerahkan. "Empat fraksi yang belum menyerahkan nama," ujar Fadli

Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo turun gunung

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo turun gunung untuk menertibkan Koalisi Indonesia Hebat. Hal ini dilakukan untuk mencairkan suasana di parlemen yang terbelah dua.Hidayat mengatakan, Jokowi harus meminta koalisinya di parlemen serahkan nama anggota ke komisi. Dia juga meminta kepada Jokowi agar koalisinya mematuhi UU MD3."Kawan-kawan KIH harus mengikuti UU MD3, masukkan komisi, Pak Jokowi harus beri imbauan pada kawan-kawan KIH. Pak Jokowi harus segera meminta pada KIH anggota DPR untuk melaksanakan seluruh ketentuan UU MD3 yang sudah diuji ke MK," ujar Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/10). Imbauan ini terkait kubu Jokowi yang menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Kemudian, PDIP cs membuat pimpinan DPR sementara untuk menandingi pimpinan yang ada. Hidayat mengatakan, di parlemen bukan untuk menang atau kalah. Menurut dia, kinerja DPR harus efektif dengan kerja sama antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Oleh sebab itu, dia meminta agar Jokowi turun tangan menangani koalisinya di parlemen. Salah satunya, memasukkan nama anggota ke komisi agar bisa ikut rapat komisi DPR. "Fungsi kita bukan menang-menangan, kita harus mencari solusi, makanya Pak Jokowi harus segera minta ke KIH untuk masukkan susunan anggotanya supaya kita bisa lebih efektif dalam bekerja," tegas dia.