China Ganggu Natuna, Jokowi Tegaskan Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar

Senin, 6 Januari 2020 14:52 Reporter : Merdeka
China Ganggu Natuna, Jokowi Tegaskan Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar Jokowi di Natuna. ©Biro Pers Setpres

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menerima klaim China di perairan Natuna. Klaim ini muncul setelah kapal Kapal Coast Guard China berlayar dan menangkap ikan di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Kapal ini memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin.

Jokowi menegaskan sikapnya soal kedaulatan negara. Menurutnya, kedaulatan negara tidak bisa ditawar.

Penegasan itu disampaikan Jokowi di depan menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga tinggi negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu setuju dengan apa yang disampaikan menterinya terkait klaim sepihak China tersebut.

"Tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko setuju dengan ketegasan soal kedaulatan negara. Tidak ada negosiasi soal batas teritori. Dalam menangani sengketa ini, pemerintah tengah melakukan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan diplomasi atau politik.

"Diplomasi dimulai dengan yang soft. Sampai dengan yang hard. Sekarang menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi," ujar Moeldoko di Kantor Kemenko PMK, Senin (6/1).

Pendekatan kedua lewat militer atau ketahanan dan keamanan. Saat ini TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk menjaga Natuna. Pemerintah tidak akan berdiam diri. Nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut.

"Bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi. Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," ungkapnya.

1 dari 1 halaman

Menolak Klaim China

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno Marsudi usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Menurut Retno. ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," tukasnya.

Retno mengatakan pemerintah juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," ucap dia.

Reporter: Lizsa Egeham dan Atika Rahma
Sumber: Liputan6.com [noe]

Baca juga:
Pemerintah Diminta Tegas Soal Perairan Natuna
Pemerintah Jamin Keamanan Nelayan yang Melaut di Natuna
Gerindra Sebut Menhan Prabowo Sudah Tegas dengan Kirim TNI ke Natuna
TNI Menolak Terpancing Provokasi Kapal China di Natuna
Klaim China Soal Laut Natuna Tak Berdasar, RI Tak Perlu Negosiasi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini