Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

China Ganggu Natuna, Jokowi Tegaskan Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar

China Ganggu Natuna, Jokowi Tegaskan Kedaulatan Negara Tak Bisa Ditawar Jokowi di Natuna. ©Biro Pers Setpres

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menerima klaim China di perairan Natuna. Klaim ini muncul setelah kapal Kapal Coast Guard China berlayar dan menangkap ikan di perairan Natuna beberapa waktu lalu. Kapal ini memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa izin.

Jokowi menegaskan sikapnya soal kedaulatan negara. Menurutnya, kedaulatan negara tidak bisa ditawar.

Penegasan itu disampaikan Jokowi di depan menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga tinggi negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu setuju dengan apa yang disampaikan menterinya terkait klaim sepihak China tersebut.

"Tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko setuju dengan ketegasan soal kedaulatan negara. Tidak ada negosiasi soal batas teritori. Dalam menangani sengketa ini, pemerintah tengah melakukan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan diplomasi atau politik.

"Diplomasi dimulai dengan yang soft. Sampai dengan yang hard. Sekarang menteri sudah melakukan langkah-langkah diplomasi," ujar Moeldoko di Kantor Kemenko PMK, Senin (6/1).

Pendekatan kedua lewat militer atau ketahanan dan keamanan. Saat ini TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk menjaga Natuna. Pemerintah tidak akan berdiam diri. Nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut.

"Bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi. Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," ungkapnya.

Menolak Klaim China

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno Marsudi usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Menurut Retno. ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," tukasnya.

Retno mengatakan pemerintah juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di Perairan Natuna," ucap dia.

Reporter: Lizsa Egeham dan Atika RahmaSumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Kunjungi Dua Kampus di Amerika: Separuh Mahasiswanya dari China, Indonesia Cuma 5 Orang

Jokowi Kunjungi Dua Kampus di Amerika: Separuh Mahasiswanya dari China, Indonesia Cuma 5 Orang

Inilah yang membuat China berhasil di atas negara-negara yang sudah maju dalam 20 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Pakai Dasi Warna-warni saat Kunker Ke Luar Negeri, Ini Maknanya

Jokowi Pakai Dasi Warna-warni saat Kunker Ke Luar Negeri, Ini Maknanya

Presiden Jokowi kini memakai dasi warna-warni ketika berangkat kunjungan kerja ke luar negeri

Baca Selengkapnya
Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya

Berkaca dari China, Nasib Indonesia Jadi Negara Maju atau Tidak Ditentukan 2 Pilpres Selanjutnya

Adapun perhitungan ini didapatnya setelah berkaca dari China, yang butuh waktu 40 tahun untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya