Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Chairuman Harahap disebut tidak adil terima duit e-ktp atas nama Komisi II

Chairuman Harahap disebut tidak adil terima duit e-ktp atas nama Komisi II Chairuman Harahap. ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sidang kasus tindak pidana korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Pada persidangan tersebut, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan enam saksi, satu di antaranya adalah Rindoko Darmono Wingit, mantan anggota Komisi II DPR.

Dalam kesaksiannya, Rindoko mengaku ada pembicaraan di internal Komisi II DPR mengenai ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap. Chairuman disebut tidak adil sebab menerima uang terkait proyek e-KTP dengan mengatasnamakan Komisi II DPR, selaku mitra kerja Kementerian Dalam Negeri.

Tidak hanya Chairuman, anggota Komisi II DPR lainnya seperti Burhanudin Napitupulu, dan Mustoko Weni diperbincangkan serupa.

"Sekitar 2013 saya pernah mendengar kabar rekan-rekan saya Chairuman Harahap, Mustoko Weni, Burhanudin Napitupulu pernah menerima uang dari Kemendagri terkait e-KTP atas nama komisi II sehingga jadi pembicaraan," ujar ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Rindoko, Jumat (27/10).

Rindoko membenarkan keterangan tersebut, hanya saja dia mengaku tidak mengingat siapa yang membicarakan hal tersebut kepadanya. "Saya tidak ingat karena sebetulnya itu sudah jadi rahasia umum," ujar Rindoko.

Sebelumnya, dia menjelaskan, tidak memahami maksud polemik yang saat itu tengah ramai di internal Komisi II DPR. Belakangan, politisi dari Fraksi Gerindra itu mengetahui uang tersebut berkaitan dengan proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

"Dalam persidangan yang terjadi dalam makan makan bersama kita ambil selentingan ini si A begini si B begitu saya belum paham. Dalam perjalanan saya baru 'ngeh itu berkaitan dengan e-KTP," jelasnya.

"Info yang saya dengar begitu. Yang saya pahami mereka begitu, atas nama komisi II, saya kurang paham," imbuhnya.

Nama Chairuman Harahap pada persidangan kasus tersebut tidak kali ini saja mencuat. Pada persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Chairuman diduga turut menerima uang terkait proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Uang tersebut dimintakannya kepada Sugiharto dengan alasan kebutuhan kunjungan kerja Komisi II DPR.

Namun, Chairuman membantah dugaan tersebut. Saat persidangan, dia menegaskan tidak menikmati dan menerima apapun terkait proyek e-KTP.

Sementara pada persidangan hari ini, jaksa penuntut umum KPK juga menghadirkan pihak konsorsium PNRI, vendor Automated Fingerprint Identification System (Afis) merek Cogent.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

Baca Selengkapnya
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

KPK Jawab Desakan Pencabutan Status Tersangka, Minta Hakim Tolak Seluruh Gugatan Eks Wamenkum HAM Eddy Hiariej

Hal itu diungkapkan Biro hukum KPK dalam sidang lanjutan praperadilan gugatan penetapan tersangka diajukan Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Handphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas

Handphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas

Namun mereka memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya