Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengusulkan Letjen (Purn) TNI Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) menggantikan Letjen (Purn) Marciano Norman. Dipilihnya Sutiyoso menurut Jokowi karena pengalaman intelijen.

Misalnya pernah menjalankan tugas di Kalimantan Barat, Operasi Flamboyan, dan pernah menjalankan operasi telik sandi terhadap Gerakan Aceh Merdeka. Dengan pengalaman tersebut, Jokowi mantap mengajukan mantan Panglima Kodam Jaya itu sebagai calon tunggal Kepala BIN.

"Dari CV, beliau dianggap berpengalaman di bidang intelijen, juga memiliki pendidikan seperti pertempuran dan bidang strategi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (10/6).

Namun, dipilihnya Sutiyoso mendapat kritik keras dari sejumlah orang salah satunya Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tubagus Hasanuddin. Menurut dia, mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sudah cukup tua untuk mengemban tugas itu.

Selain masalah umur, Tubagus juga mengkritisi Bang Yos saat masih aktif di militer. Menurut dia, saat kerusuhan 27 Juli 1996, di kantor PDI, Sutiyoso yang berpangkat Mayjen menjabat sebagai Pangdam Jaya terlibat dalam kerusuhan berdarah tersebut.

"Kalau soal kabin pertama, kok tua banget ya? Umur 70 dengan kondisi pekerjaan yang harus ini. Yang kedua, setahu saya beliau itu dulu yang nyerbu kantor DPP PDI Perjuangan. Saya tidak tahu pertimbangannya, saya harus tanya dulu lah," kata Tubagus di gedung DPR RI, Rabu (10/6).

Seperti diketahui, peristiwa 27 Juli 1996 adalah peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Insiden ini dikenal dengan Kudatuli.

Imbas peristiwa ini meluas ke beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Dalam insiden ini, beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam insiden tersebut. Sebab, dari hasil penyelidikan Komnas HAM, ada 5 orang yang meninggal dunia dan 149 orang luka-luka dan 136 orang ditahan. Sebagian korban yang luka dan ditahan dari kalangan sipil dan aparat.