Merdeka.com - Rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016. Namun ada sekelumit cerita menarik sebelum RAPBN 2016 itu disetujui anggota DPR.

Sehari sebelum rapat paripurna atau tepatnya Kamis (29/10) dini hari, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, guna membicarakan RAPBN 2016.

"Pertemuan itu dilakukan pukul 02.00 Jumat dini hari yang juga diikuti oleh Sekjen Partai Gerindra dan Ketua Bidang BUMN Partai Gerindra," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).

Seperti diketahui, Gerindra merupakan satu-satunya fraksi di DPR yang menolak RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah. Bahkan, partai besutan Prabowo Subianto itu terang-terangan akan menolak RAPBN 2016 dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Jumat (30/10).

"Kita menolak. Hampir semua masalah itu (RAPBN 2016), tentang penyerapan tidak maksimal, tentang pembahasan ini juga tak terlalu ada penjelasan. Target-target APBN 2015 tidak memenuhi, tidak tercapai. Banyaklah catatan kita. Tadi kita sudah nolak. Ini kan lagi pembahasan APBN. Besok kan ada Paripurna," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Desmond tak ada hal urgent yang harusnya disepakati untuk dapat anggaran dalam postur RAPBN 2016. Baginya hal yang segera harus diatasi ialah dampak bencana setelah kabut asap, yaitu banjir besar.

Di sisi lain menurutnya banyak bagian dari Penyertaan Modal Nasional (PMN) yang dialokasikan ke BUMN tanpa didasari rasionalitas. Sebagian besar menurutnya malah memunculkan kerugian.

"Hari ini nguntungin BUMN juga untungnya enggak jelas. Yang ada seolah-olah rugi. Tidak menyumbang banyak juga terhadap APBN yang ada, bisa tambah modal melulu," kata dia.