Merdeka.com - Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak ditolak untuk masuk wilayah Amerika Serikat. Bahkan Dasco menyatakan, AS kini mengundang Prabowo untuk berkunjung ke negeri Paman Sam.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto sempat dilarang masuk Amerika Serikat. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2000 lalu. Kala itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak Prabowo Subianto karena alasan kasus masa lalu yang pernah dialaminya.

Kini larangan tersebut resmi dicabut Amerika Serikat. Berikut cerita Prabowo Subianto yang sempat dilarang masuk Amerika Serikat:

Dilarang Masuk Saat akan Hadiri Wisuda Sang Anak

Sebuah laporan dari koran the New York Times pada Maret lalu mengatakan bahwa pada tahun 2000 Kementerian Luar Negeri Amerika menolak visa mantan letnan jenderal itu untuk menghadiri wisuda anaknya, Didiet Prabowo, di universitas di Boston, tetapi tidak pernah mengatakan alasannya.

Didiet memang menghabiskan sebagian masa sekolahnya di Boston, AS. Setelah di Boston, Amerika Serikat, Didit Prabowo kemudian tinggal di Paris, Prancis.

Alasan Larangan Masuk Amerika Serikat

Alasan Prabowo ditolak masuk Amerika Serikat karena terkait kasus HAM pada tahun 1998. Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012, bahwa visanya ditolak untuk ke AS karena adanya tuduhan menyebut dirinya telah menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang, setelah penggulingan Soeharto. Tapi Prabowo telah membantah melakukan kesalahan.

Menurut Amnesty International, Prabowo dipecat dari militer Indonesia pada 1998 atas perannya, ketika masih menjadi komandan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dalam hilangnya para pegiat politik.

Dokumen Rahasia AS Terkait Prabowo

AS memiliki sekitar 34 dokumen rahasia tentang serangkaian laporan saat masa pra reformasi. Salah satu dokumen itu berisi bahwa Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998.

Dokumen-dokumen itu berisi berbagai jenis laporan dari Agustus 1997 sampai Mei 1999, dan dirilis oleh lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA).

Kemudian di salah satu dokumen itu berisi percakapan antara Prabowo Subianto yang kala itu menjabat sebagai Komandan Kopassus dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth. Percakapan dilakukan dengan telegram pada November 1997.

Prabowo dan Stanley Roth kala itu membicarakan soal situasi di Indonesia dan juga soal kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Prabowo menyebut Soeharto sebagai orang yang pintar dan memiliki daya ingat yang tajam. Di sisi lain, Prabowo juga menyebut bahwa mertuanya tersebut tidak selalu bisa memahami persoalan dan tekanan dunia.

"Akan lebih baik jika Soeharto mundur pada Maret 1998 dan negara ini bisa melakukan proses transisi kekuasaan secara damai", sebut Prabowo dalam dokumen itu.

"Entah proses itu terjadi Maret atau perlu beberapa tahun lagi, kepemimpinan Soeharto akan berakhir," kata Prabowo.

Prabowo Sudah Diizinkan Masuk AS

Kini, setelah sekian lama dilarang masuk AS, Prabowo diklaim boleh memasuki negeri Paman Sam. Klaim itu disampaikan oleh Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Memang sejak jadi Menhan ada beberapa dari negara yang kemudian bersilaturahmi kepada Pak Prabowo, termasuk dari tim Amerika Serikat. Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan untuk berkunjung," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Prabowo Boleh Masuk AS karena Jadi Pejabat?

Pada tahun 2000, Kementerian Luar Negeri menolak visa Prabowo untuk bisa masuk ke AS. Namun, kemungkinan besar Kemenlu AS mengizinkan Prabowo jika resmi menjadi pejabat negara.

Hal ini berkaca pada kasus Perdana Menteri India Narendra Modi. Saat itu, visa Modi juga ditolak AS pada 2005 karena kasus pelanggaran sangat parah dari kebebasan beragama.

Namun setelah Modi terpilih menjadi PM India, akhirnya ia diperbolehkan masuk ke AS. Modi juga diberikan visa A-1 khusus kepala negara. Saat itu, Modi diundang oleh Presiden AS ke-44 Barack Obama ke Gedung Putih. Obama juga sempat mengucapkan selamat kepada Modi melalui sambungan telepon.

Seorang pejabat Kemenlu AS mengatakan Kemenlu tidak membahas kasus-kasus visa individual. "Pelamar yang melakukan perjalanan untuk urusan bisnis kenegaraan atas nama pemerintah, mereka harus tunduk pada alasan terbatas dari keadaan tak dapat dipilih di bawah hukum imigrasi Amerika. Namun, kami tidak bisa berspekulasi mengenai hasil dari aplikasi visa," kata pejabat itu.