Merdeka.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan ada sejumlah daerah yang meminta adanya bantuan sosial tunai (BST) dimodifikasi. Artinya diubah dari jumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya Rp 600.000.

Maksud usulan tersebut, lanjut dia, agar jumlah penerima manfaat bansos tunai menjadi lebih banyak.

"Memang ada di beberapa daerah sedikit mengusulkan apakah boleh Rp 600.000 ini dikurangi menjadi Rp 200.000 sehingga yang menerima bisa menjadi 3 KK," kata dia, dalam rapat bersama Komisi VIII, Rabu (6/5).

Menanggapi usulan tersebut, Juliari menegaskan bahwa besaran bansos tersebut tidak bisa lagi diubah. Karena sudah masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

"Saya sampaikan tidak bisa lagi karena sudah menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan sudah dianggarkan sesuai dengan apa yang diputuskan sehingga memang tidak bisa lagi ada modifikasi-modifikasi terkait indeks bantuan," jelasnya.

Dia pun meminta bantuan segenap anggota dewan untuk membantu memberikan informasi tersebut. Terutama jika nanti ada pertanyaan dari daerah-daerah atau dapil yang mereka wakili.

Dia pun melaporkan realisasi penyaluran bansos tunai tahap pertama. Per 3 Mei, Bansos tunai sudah disalurkan ke 785.370 keluarga penerima manfaat. Dengan rincian 748.660 KK menerima lewat lewat bank pelat BUMN (Himbara) dan 36.710 KK menerima lewat PT Pos Indonesia. Total dana yang sudah disalurkan sebesar Rp 471,2 miliar.

Penyaluran tahap kedua akan dilakukan 5 Mei dengan target sasaran penerima bantuan sebanyak 1.831.118 KK. Tahap ketiga pada 7 Mei untuk 2.600.740 KK. Dengan demikian total tahap I-III menjadi 5.227.513 KK yang menerima bansos tunai.

Saat Ini Terjadi Tsunami Bansos

Di samping itu, Juliari mengatakan saat ini ada banyak bantuan sosial yang diterima masyarakat. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah maupun lembaga-lembaga lain dengan tujuan meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19.

Melihat banyaknya bantuan sosial tersebut, dia mengatakan saat ini sedang terjadi 'tsunami bansos'.

"Jadi memang di bawah ini saya istilahkan terjadi semacam tsunami bansos. Ada yang dari Kemensos ada yang dari Kemendes, Pemprov, Pemkab. Belum lagi dari swasta. Kemudian Kemenko perekonomian dengan kartu pra kerjanya banyak sekali kemudian bansos reguler belum lagi dari lembaga lain seperti Baznas ini turun semua dan hampir semua bersamaan," lanjutnya.

Banyaknya bansos yang disalurkan, kata dia, memberikan beban kerja yang tinggi pada petugas yang mengawal dan melakukan pendataan di lapangan. "Jadi kami bisa pahami bahwa terjadi sedikit keruwetan dalam pendataan di bawah," ungkap dia.

"Ini memang karena bansos bank saat ini hampir bersamaan turunnya sehingga aparat-aparat di bawah mungkin mengalami kesulitan dalam pendataan," lanjut dia.

Dia pun memahami jika petugas di daerah mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Dia pun memahami jika ada pihak-pihak dari daerah yang kemudian melayangkan keluhan.

"Mungkin karena serentak inilah saya nggak di lapangan ada saja mungkin yang agak stress yang agak sedikit komplain. Komplain kemudian dia viralkan. Tapi saya sampaikan ya nggak apa-apa komplain stres tapi ini kan karena bantuannya banyak sebenarnya agak sedikit ruwet dalam mendata daripada stress, komplain karena bantuannya tidak ada," tegas dia.

"Saya bisa bayangkan lah aparat desa atau RT/RW, mereka lagi mendata tiba-tiba bantuannya sudah datang ada yang komplain dengan kami Datanya belum dikirimkan sudah ditransfer oleh bank. Saya bilang kalau uangnya sudah datang tidak apa-apa. Atau kalau merasa keberatan dia kembalikan lagi saja begitu," tandasnya.