Cerita Menko Luhut, Sehari Tiga Kali Ditelepon Jokowi Tanya PPKM Darurat
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuliskan pengalamannya setelah satu minggu mengemban tugas sebagai koordinator pelaksanaan program PPKM Darurat. Selama sepekan belakangan, dia bercerita, Presiden Jokowi sebanyak 2 hingga 3 kali sehari menghubungi menanyakan perkembangan PPKM Darurat.
"Bisa saya hitung bahwa setiap harinya 2-3 kali Presiden menghubungi saya untuk menanyakan perkembangan dan kendala dari kebijakan PPKM Darurat ini. Diakhir sambungan teleponnya Presiden selalu menyampaikan kepada saya sebagai bawahannya agar selalu mengutamakan kepentingan rakyat kecil," ujar Menko Luhut dikutip Facebook pribadinya, Jakarta, Senin (12/7).
"Pak Luhut, jangan sampai ada masyarakat yang susah makan, karena adanya pemberlakuan kebijakan ini," tulis Menko Luhut menirukan ucapan Presiden Jokowi.
Menko Luhut melanjutkan, menangani kondisi darurat di masa-masa seperti ini tentu ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini karena semua hal harus dilakukan secara terintegrasi.
"Apakah ada masalah? Yes. Tapi apakah ini bisa diselesaikan ? jawabannya Bisa. Pemerintah saya kira dalam hal ini selalu mencari jalan keluar terbaik dari semua masalah yang ada, mulai dari pasokan oksigen, ketersediaan tempat tidur, obat-obatan hingga bantuan untuk masyarakat kecil yang rentan terdampak pandemi Covid-19," paparnya.
Menko Luhut menyampaikan kepada semua pihak yang berjuang dalam penerapan kebijakan ini agar terus melakukan checking di semua hal secara berjenjang dan bertahap. Agar jangan sampai ada kebijakan yang merugikan rakyat kecil.
"Saya juga selalu ingatkan kepada seluruh pihak untuk mengutamakan prinsip kemanusiaan dalam penerapan program PPKM Darurat ini. Namun, tidak bagi siapapun yang mengambil keuntungan pribadi ditengah pandemi seperti sekarang," katanya.
Pengendalian pergerakan masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan program PPKM Darurat, selain penerapan prokes yang ketat dilapangan serta aksesibiltas vaksin di masyarakat. "Karenanya, saya mohon kepada semua masyarakat untuk bekerjasama dan selalu mengikuti dengan tertib kebijakan dari pemerintah, semua ikhtiar ini kita niatkan," tulis Menko Luhut.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Kenalkan Presiden Terpilih ke Temannya, MBZ dan MBS
Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ke Menko Luhut Panjaitan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaCerita Jokowi Diperintah Mensesneg Hadiri Konsolidasi Nasional KPU: Mestinya Saya Bisa Tidur, Libur
Dalam arahannya, Jokowi meminta KPU pusat sampai daerah harus siap menjalankan pemilu yang jujur, adil dan dipercaya oleh rakyat
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnya