Merdeka.com - Dewan Pengurus Pusat PDIP perintahkan kader maupun pengurus tingkat DPC untuk mendaftar sebagai koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos di tingkat kabupaten/kota. Hal ini tuai polemik, PDIP dinilai tengah manfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan program pemerintah. Padahal menjadi seorang koordinator kabupaten/kota tidaklah mudah.

Selain itu, jabatan koordinator kabupaten/kota, yang hanya bisa dilamar oleh pelamar yang saat itu menjabat sebagai SDM PKH. Bisa yang tadinya seorang pendamping sosial, maupun administrator pangkalan data.

Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumba Timur, Uje, tadinya merupakan seorang administrator pangkalan data. Uje baru satu tahun menjabat sebagai Korkab.

Sebagai seorang Korkab, ia mengakui, tugas Korkab lebih berat daripada pendamping sosial. Bisa dibilang sama beratnya saat ia menjadi administrator pangkalan data.

Sebagai kepala keluarga, ia bahkan harus rela meninggalkan keluarganya di rumah. Ia dituntut untuk selalu stand by di Kantor Sekretariat Sumba Timur selama hampir 24 jam. Hal ini dikarenakan tugas seorang Korkab erat kaitannya dengan data kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pria paruh baya itu mengatakan, pemerintah selalu memperhatikan perkembangan para KPM setiap waktu. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun provinsi kerap berdatangan. Sehingga ia harus selalu terjaga setiap waktu.

"Saya tidak pernah meninggalkan tugas, selalu hadir. Bahkan keluarga sendiri saya abaikan demi ini. Soalnya harus stand by terus setiap waktu. Setiap saat kami dibutuhkan, kalau diminta data kapanpun, harus siap dikirim," kata Uje kepada merdeka.com, Kamis (6/8).

Uje juga harus mengadakan pertemuan dengan para pendamping PKH. Ia bertanggung jawab terhadap 98 pendamping PKH yang tersebar di seluruh desa di Sumba Timur. Medan yang harus ia tempuh cukup sulit. Masih banyak sekali perbukitan di Sumba Timur. Akses jalan untuk ke rumah-rumah warga ia akui juga cukup sulit. Bahkan ada desa yang tidak bisa diakses dengan kendaraan apapun, hanya bisa dengan berjalan kaki.

"Kalau di perkotaan, aksesnya tidak terlalu sulit tapi kalau di desa-desa harus naik turun bukit. Ada juga rumah-rumah KPM yang sulit di jangkau. Naik motor saja sulit. Cuma bisa jalan kaki," jelasnya

Selain itu, ia juga harus menempuh rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat yang berada di sebuah Pulau terluar di Indonesia. Ia harus memastikan semua Pulau di Kabupaten Sumba Timur mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta terkontrol kondisi ekonominya.

Pulau Salura merupakan pulau yang masih masuk ke wilayah Sumba Timur. Pulau ini menjadi perbatasan antara Indonesia dan Australia. Untuk mencapai pulau ini, Uje harus menghabiskan waktu sekitar 6 sampai 8 jam selama menyebrang melalui jalur laut. Selain itu, Pulau Salura ini hanya bisa didatangi pada waktu-waktu tertentu saja.

"Misalnya Pulau Salura, selain sulit (ditempuh) kita Cuma bisa nyebrang di bulan-bulan tertentu saja. Tidak bisa kita langgar itu. Kita tidak bisa selalu ke sana," ujarnya.

Walaupun medan yang ia tempuh cukup sulit, ia sangat bersyukur dengan pekerjaannya. Honor yang ia terima sebagai Korkab sudah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) daerahnya.

Honor di Atas UMP

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 367/Kep/HK/2019 tanggal 1 November 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP untuk tahun 2020 sebesar Rp 1.950.000.

Sedangkan honor yang ia terima sebesar Rp4,1 juta. Ia juga mendapatkan insentif sebesar Rp200 ribu setiap dua bulan. Jumlah insentif dan honor yang ia terima memang berkurang jika dibandingkan tahun lalu.

"Tahun 2019 sempat Rp5 juta. Sekarang Rp 4,1 juta. Insentif juga turun karena sekarang kan lagi sulit ya. Jadi Rp200 ribu per dua bulan," ungkapnya.

Honor Koordinator Wilayah (Korwil) juga mengalami penurunan. Jabatan Korwil berada satu tingkat di atas Korkab. Di atas Korwil ada Koordinator Regional atau Koreg.

"Korwil juga turun honornya. Sepertinya di sini (Nusa Tenggara Timur) Rp5 juta, kalau Koreg sekitar Rp 6 juta ke atas," katanya.

Tugas Uje sebagai Korkab lainnya yaitu harus melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Sumba Timur ke Koordinator Wilayah (Korwil). Ia membawahi 4 administrator pangkalan data. Untuk itu ia harus mengelola dokumen dan data para anggota PKH.

Uje juga harus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data seluruh bantuan dari pemerintah. Ia selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten. Koordinasi yang ia lakukan ini terkait implementasi dan sinkronisasi program-program bantuan dari pemerintah.

Pastikan Bansos Tidak Bermasalah

Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi Jawa Tengah, Titik Puji Lestari, mengatakan bahwa Korwil memiliki tugas pendampingan dalam penyaluran bansos dari pemerintah. Bila ada hambatan dalam penyaluran bansos, Korwil harus menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat.

"Kita selaku Korwil harus tahu apa saja faktor pendukung maupun penghambat bansos di kabupaten/kota dampingan kita," katanya kepada merdeka.com, Rabu (5/8).

Sudah satu dekade Titik mengabdikan hidupnya menjadi Korwil. Tadinya, ia bertanggung jawab terhadap seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Saat ini, ia hanya bertanggung jawab terhadap 7 kabupaten/kota. Ketujuh kabupaten/kota tersebut adalah Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Solo, Boyolali, dan Klaten.

“Sudah dari tahun 2010 jadi Korwil. Dulu pas Korwilnya cuma saya, saya membawahi 35 kabupaten/kota. Kota Rembang, Brebes, Cilacap, semuanya saya datangi. Ya karena tugas saya, sampai-sampai keluarga ditinggalkan,” ujar Titik

Walaupun harus meninggalkan keluarga, tapi ia masih bersyukur karena tempat dinasnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Titik merupakan warga asli Wonogiri, namun ia bertugas di Solo Raya. sangat salut dengan teman-temannya sesama Korwil yang berada di luar Pulau Jawa.

“Korwil teman-teman di luar Pulau Jawa bahkan harus sampai pakai pesawat. Bayangkan saja, teman saya perempuan bertemu keluarga satu bulan sekali. Ya karena antar wilayahnya dengan provinsi itu jauh. Harus pakai pesawat, kalau saya alhamdulillah masih terjangkau,” ungkapnya.

Titik merasa perjuangan teman-temannya SDM PKH yang berada di luar Pulau jawa sangatlah tulus. Dengan honor yang menurutnya kecil, namun mereka tetap tulus mengabdi. Untuk pendamping PKH sendiri, honor sebelum dinaikkan di Jawa Tengah sebesar Rp2,7 juta, namun pada tahun 2019 sudah diratakan seluruh Indonesia menjadi Rp3 juta untuk angkatan termuda. Untuk angkatan tertua mencapai Rp3,4 juta. Untuk honor yang ia sendiri dapatkan, Titik malu-malu untuk mengungkapkannya. Menurutnya, data honor Korwil di setiap Provinsi maupun dana insentif semuanya bisa dilihat di Kementerian Keuangan.

“Kalau itu, mohon maaf ya saya tidak bisa menyebutkan. Bisa lihat datanya di Kementerian Keuangan. Intinya menjadi SDM PKH harus niat dari hati karena honornya kecil. Untuk pendamping honornya sama semua se-Indonesia. Kalau dana operasional tiap daerah beda-beda juga,” ujar Titik.

Pastikan Fasilitas Terpenuhi

Oleh karena itu, sebagai koordinator di tingkat provinsi, ia harus mengkomunikasikan ke pemerintah daerah terkait kebutuhan para SDM PKH. Korwil memiliki fungsi koordinasi. Yang mana ia harus mengadvokasi ke pemerintah daerah, terutama ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Kita sampaikan supaya teman-teman Korkab dan pendamping dapat dana sharing untuk tambahan transportasi ke daerah sulit. Misalnya di Karanganyar, Klaten. Apa yang dibutuhkan kita sampaikan ke DPRD dan Bappeda. Akhirnya teman-teman dapat motor, laptop,” ujarnya.

Titik juga harus memastikan anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat di wilayahnya berprestasi. Ia mengatakan bahwa tujuan utama PKH sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang berprestasi, sehingga bisa menjadi putra-putri kebanggan bangsa yang bisa mengurangi angka kemiskinan.