Cerita Koordinator PKH Harus Tinggalkan Keluarga Demi Tugas

Jumat, 7 Agustus 2020 06:31 Reporter : Rifa Yusya Adilah
Cerita Koordinator PKH Harus Tinggalkan Keluarga Demi Tugas Jokowi hadiri sosialisasi bansos PKH. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Dewan Pengurus Pusat PDIP perintahkan kader maupun pengurus tingkat DPC untuk mendaftar sebagai koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos di tingkat kabupaten/kota. Hal ini tuai polemik, PDIP dinilai tengah manfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan program pemerintah. Padahal menjadi seorang koordinator kabupaten/kota tidaklah mudah.

Selain itu, jabatan koordinator kabupaten/kota, yang hanya bisa dilamar oleh pelamar yang saat itu menjabat sebagai SDM PKH. Bisa yang tadinya seorang pendamping sosial, maupun administrator pangkalan data.

Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumba Timur, Uje, tadinya merupakan seorang administrator pangkalan data. Uje baru satu tahun menjabat sebagai Korkab.

Sebagai seorang Korkab, ia mengakui, tugas Korkab lebih berat daripada pendamping sosial. Bisa dibilang sama beratnya saat ia menjadi administrator pangkalan data.

Sebagai kepala keluarga, ia bahkan harus rela meninggalkan keluarganya di rumah. Ia dituntut untuk selalu stand by di Kantor Sekretariat Sumba Timur selama hampir 24 jam. Hal ini dikarenakan tugas seorang Korkab erat kaitannya dengan data kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pria paruh baya itu mengatakan, pemerintah selalu memperhatikan perkembangan para KPM setiap waktu. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun provinsi kerap berdatangan. Sehingga ia harus selalu terjaga setiap waktu.

"Saya tidak pernah meninggalkan tugas, selalu hadir. Bahkan keluarga sendiri saya abaikan demi ini. Soalnya harus stand by terus setiap waktu. Setiap saat kami dibutuhkan, kalau diminta data kapanpun, harus siap dikirim," kata Uje kepada merdeka.com, Kamis (6/8).

Uje juga harus mengadakan pertemuan dengan para pendamping PKH. Ia bertanggung jawab terhadap 98 pendamping PKH yang tersebar di seluruh desa di Sumba Timur. Medan yang harus ia tempuh cukup sulit. Masih banyak sekali perbukitan di Sumba Timur. Akses jalan untuk ke rumah-rumah warga ia akui juga cukup sulit. Bahkan ada desa yang tidak bisa diakses dengan kendaraan apapun, hanya bisa dengan berjalan kaki.

"Kalau di perkotaan, aksesnya tidak terlalu sulit tapi kalau di desa-desa harus naik turun bukit. Ada juga rumah-rumah KPM yang sulit di jangkau. Naik motor saja sulit. Cuma bisa jalan kaki," jelasnya

Selain itu, ia juga harus menempuh rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat yang berada di sebuah Pulau terluar di Indonesia. Ia harus memastikan semua Pulau di Kabupaten Sumba Timur mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta terkontrol kondisi ekonominya.

Pulau Salura merupakan pulau yang masih masuk ke wilayah Sumba Timur. Pulau ini menjadi perbatasan antara Indonesia dan Australia. Untuk mencapai pulau ini, Uje harus menghabiskan waktu sekitar 6 sampai 8 jam selama menyebrang melalui jalur laut. Selain itu, Pulau Salura ini hanya bisa didatangi pada waktu-waktu tertentu saja.

"Misalnya Pulau Salura, selain sulit (ditempuh) kita Cuma bisa nyebrang di bulan-bulan tertentu saja. Tidak bisa kita langgar itu. Kita tidak bisa selalu ke sana," ujarnya.

Walaupun medan yang ia tempuh cukup sulit, ia sangat bersyukur dengan pekerjaannya. Honor yang ia terima sebagai Korkab sudah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) daerahnya.

Baca Selanjutnya: Honor di Atas UMP...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini