Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian kereta Bandara Soekarno Hatta. Seusai peresmian, Jokowi sempat menjajal kereta tersebut dari Stasiun Bandara Soekarno Hatta ke Stasiun Sudirman Baru.

Ada sejumlah penyandang disabilitas yang ikut mencoba kereta itu. Di antaranya Amin, Sikdam Hasyim, dan Didi.

Saat berbincang santai dengan merdeka.com, Selasa (2/1) di dalam kereta, Amin mengatakan kereta Bandara Soekarno Hatta belum ramah pada penyandang disabilitas. Sebab, mereka merasa fasilitas yang disediakan tidak sesuai harapan.

"Ini ada bangku untuk disabilitas tapi kami maunya dihilangkan saja. Buatkan saja spase ini agar kita tetap bisa duduk di kursi roda," kata Amin.

Berbeda dengan Amin, Sidkam melihat pelayanan kereta Bandara Soekarno Hatta belum optimal. Selain audio yang biasa digunakan sebagai acuan penyampaian informasi masih rendah, Sidkam menilai petugas kereta tidak ramah terhadap penyandang disabilitas.

"Saya pengguna kereta seminggu tiga kali, kadang saya terabaikan di stasiun. Pegawainya cuek banget sama tuna netra. Walaupun membantu kurang bagus, paling tidak mereka berhati-hati lah," ujarnya dengan nada pilu.

Saat hendak menghadiri peresmian pengoperasian kereta Bandara Soekarno Hatta, Sidkam mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan di sebuah stasiun. Namun dia tidak menyebut stasiun yang dimaksud. Dia bercerita, seseorang petugas kereta tidak mempedulikannya meskipun sudah berkali-kali meminta bantuan pengurusan tiket masuk.

"Pagi ini saya terlantar di stasiun. Mereka (petugas) bilang 'Sana deh beli tiket sendiri," kisahnya.

Akan tetapi ketika akhirnya Sidkam mengatakan hendak menemui Presiden Jokowi, petugas tersebut bergegas membantu. Meski semula kecewa, Sidkam tetap bersyukur petugas itu bersedia membantu mengurusi tiket masuk stasiun.

"Bayangkan kalau mereka adalah saya, ibu mereka, bapak mereka, adik mereka. Kan butuh keberanian tuna netra, gelap berkeliaran di stasiun," imbuhnya.

Amin menambahkan, pemerintah harus peduli terhadap penyandang disabilitas. Sebelum mengambil kebijakan baik dalam pembangunan infrastruktur maupun transportasi, penyandang disabilitas harus dilibatkan untuk meminta masukan.

"Jangan ada diskriminasi. Kita juga ingin sampaikan jangan sampai kami terabaikan dalam pembangunan transportasi. Lakukan perbaikan, dan libatkan kami dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dari sistem transportasi di Indonesia," katanya.