Merdeka.com - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz sebelumnya mengaku diperintah menggalang dukungan untuk Jokowi- Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Namun sehari setelah konferensi pers, dia meralat pernyataan yang terkait dugaan Polri tidak netral tersebut.

Kuasa Hukum Sulman, Haris Azhar menceritakan awal mula mantan Kapolsek itu mau buka-bukan. Menurut Haris, sebelum Sulman membuka ke publik, dirinya sudah lama berkomunikasi.

"Dia komunikasi sudah tiga minggu lalu. Sudah ceritanya banyak hal. Tadinya mau konferensi pers bikin di Garut. Cuma saya bilang kalau mau konpers di Jakarta saja biar bisa melapor ke Ombudsman sekalian," kata Haris kepada merdeka.com, Selasa (2/4).

Usul Haris bukan tanpa alasan. Haris mengaku diperlihatkan sejumlah bukti oleh Sulman. Atas dasar bukti-bukti itulah Haris menyarankan jumpa pers dan lapor Ombudsman.

"Beberapa file-file yang digunakan polisi di Garut sana untuk pemetaan. Ada foto dan laporan-laporan yang benar adanya," katanya.

Namun, sehari setelahnya Sulman meralat ucapannya usai melapor ke Polda Jabar. Haris mengaku tidak persis alasan Sulman meralat.

"Tidak ada konsultasi. Dia enggak bisa cerita banyak. Dia hanya bilang harus meralat," katanya.

Terkait itu, Haris berharap ada lembaga negara yang mau merespons peryataan Sulman sebelum diralat. Bahkan membuat tim gabungan misalnya Ombudsman, Komnas HAM dan Bawaslu.

"Enggak bisa model begini, muncul kasih keterangan nanti ramai lagi. Harusnya komisi lembaga negara bisa dengan baik bersikap. Harusnya mereka bikin agenda netralitas polisi, aparatur negara oleh tim gabungan ini, namun saya tidak melihat ini," tuturnya.

Sebelumnya, pengakuan mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz sempat bikin heboh. AKP Sulman mengaku pernah diminta Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres 01, Jokowi- Ma'ruf Amin.