Merdeka.com - Penerapan syariat Islam di Aceh sudah berlangsung selama 11 tahun. Namun penerapannya dinilai oleh elemen sipil di Aceh masih dalam tataran simbolis dan belum menyentuh kebutuhan langsung seluruh rakyat Aceh. oleh sebab itu, Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) akan menggelar konferensi Internasional Cendikiawan Muslim untuk mencari jalan baru penerapan syariat  Islam di Aceh.

Konferensi internasional ini yang digagas oleh elemen sipil bersama Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh dan menggandeng juga Universitas Islam Negeri (UIN) Ar raniry, Banda Aceh untuk mencari masterplane penerapan Syariat Islam di Aceh yang lebih baik dan terarah.

"Selama ini penerapan syariat Islam sudah 11 tahun berjalan, namun pemerintah terkesan gamang dan tidak memiliki acuan yang jelas metode penerapannya, sehingga yang terjadi terkesan penerapan syariat Islam di Aceh hanya sebatas simbolis," kata ketua panitia konferensi, Azrina, Senin (18/8) pada acara Media Gethering Konferensi Internasional Cendikiawan Muslim di Banda Aceh.

Adapun konferensi internasional cendikiawan ini mengambil tema Developing the New Roadmap of Sharia Implementation in Aceh. Tema ini menurut Azrina diambil untuk merumuskan metode penerapan yang bisa menjawab seluruh persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Tema ini lahir dari FGD dengan berbagai pihak dan Ini diharapkan akan melahirkan pedoman bagi rakyat Aceh dan pemerintah dalam menerapkan syariat Islam," tukasnya.

Sementara itu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syaiah Kuala (Unsyiah), Muhammad Sabri mengatakan, seminar ini diharapkan akan melahirkan bagaimana pemerintah bisa menerapkan ekonomi syariat. Syariat Islam tidak hanya sebatas simbul seperti mengatur perempuan menggunakan pakaian ketat.

"Padahal kita tau ada banyak kearifan lokal di Aceh praktek ekonominya sudah menjurus pada ekonomi syariat," imbuh Muhammad Sabri.

Oleh karena ia berharap dengan adanya konferensi ini akan bisa melahirkan konsep baru penerapan syariat Islam di Aceh, terutama penerapan ekonomi syariat. Sehingga dengan demikian tidak tertutup kemungkinan Aceh akan menjadi kiblat penerapan ekonomi syariat.

"Kalau kita serius menerapkannya, tidak tertutup kemungkinan Aceh menjadi kiblat atau rujukan daerah lain dalam menerapkan ekonomi syariat," jelasnya.

Sedangkan perwakilan dari Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Munawar meminta nantinya konferensi ini tidak hanya menjadi landasan teori belaka. Akan tetapi agenda besar ini harus implementatif. Sehingga penerapan syariat Islam di Aceh dimasa yang akan datang bisa jauh lebih baik.

"Jangan sampai acara ini hanya melahirkan jurnal belaka, tetapi tidak implementatif, tidak hanya sebatas teoritis, tetapi harus bisa diterapkan," tutupnya.

Adapun acara Konferensi Internasional Cendikiawan Muslim akan berlangsung pada tanggal 20-21 Agustus 2014 dengan menghadirkan beberapa orang pakar baik dalam negeri maupun luar negeri. Diantaranya Prof Dr Asmawati Binti Suhit dari University Putra Malaysia, Prof Dr Mustafa Bin Hamat dari Institute Islamic Banking and Financa,Malaysia, Prof Dr Abdul Rashid Moten dari International Islamic University, Malaysia dan Prof Dr Syahrizal Abbas selaku Kepala DSI Aceh.