Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, meminta agar proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dilakukan dengan sehat karena dilaksanakan dalam masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut ia sampaikan saat dirinya melakukan pemeriksaan kesiapan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (2/12).

Uu menyebut bahwa pengecekan kesiapan dilakukan untuk kemudian menjadi masukan dalam rapat bersama Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat. Dengan begitu, langkah-langkah yang akan dilakukan saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020 bisa disiapkan dengan matang.

"Ini akan jadi referensi kami saat rapat nanti. Sebab dari rapat kemarin, ada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada terjadi kenaikan kasus," kata Uu.

Pilkada serentak tahun 2020, menurut Uu, bukan hanya harus berjalan dengan aman dan damai saja. Lebih dari itu, karena Pilkada dilangsungkan selama pandemi Covid-19 yang juga belum teratasi, maka harus juga berlangsung dengan sehat.

Pelaksanaan Pilkada serentak di delapan kabupaten/kota di Jawa Barat, disebutnya jangan sampai menimbulkan klaster penyebaran virus corona, apakah saat kampanye atau pasca pemilihan. Oleh karenanya, ia meminta semua pihak, khususnya pasangan calon agar tetap mematuhi protokol kesehatan. "Masyarakat juga harus mengerti," sebutnya.

Di Kabupaten Tasikmalaya, diungkapkan Uu, dari laporan petugas dan pemantau di lapangan, setiap tahapan Pilkada sudah berjalan lancar. Situasi dan kondisi politik pun relatif aman.

"Semoga situasi kondusif ini bertahan sampai proses Pilkada selesai," ungkapnya.

Selain itu, Uu juga mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan pengetesan Covid-19 kepada warga yang memiliki hak suara di kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Pengetesan dilakukan kepada pemilih sebelum mencoblos.

Ia menjelaskan bahwa pengetesan tersebut dilakukan kepada warga yang berusia 40 tahun ke atas karena dianggap memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19.

"Pemerintah siap saja melaksanakan apapun demi kebaikan. Apalagi Pak Jokowi sekarang sudah menguatkan kembali pemda untuk melakukannya," jelasnya.

Namun, Uu belum bisa memastikan apakah rencana tersebut akan direalisasikan atau tidak, karena harus dikaji secara ilmiah terlebih dahulu.

"Segala kebijakan yang diambil pemerintah harus melalui pertimbangan keilmuan. Dengan begitu, kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk apakah rapid test atau PCR. Ini sedang dikaji oleh Pemprov melalui gugus tugas," tutupnya.

Pangdam dan Kapolda Jamin Anak Buah Netral

Dalam kesempatan yang sama, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menjamin prajurit TNI netral di pilkada serentak. Dia siap memberi sanksi tegas kalau ada prajurit yang diketahui tidak netral.

"Kita 100 persen memegang teguh netralitas. Kita tak akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon," ujar Pangdam di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (2/12).

Pangdam menyebut bahwa prajurit TNI akan mendukung aparat kepolisian dalam pengamanan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya teratasi.

"Kita juga meminta agar penyelenggara pilkada terus melakukan sosialisasi, terutama terkait protokol kesehatan kepada para para peserta pilkada mengingat pandemi belum teratasi sepenuhnya. Itu juga untuk menghindari munculnya klaster baru di Tasikmalaya," katanya.

Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Dofiri, juga menyatakan hal serupa yakni netral di pilkada. "Tugas kepolisian hanya untuk menyukseskan pilkada," tegasnya.

Kapolda pun mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan benar-benar diterapkan dalam pemungutan suara.

"Apalagi Kabupaten Tasikmalaya kemarin sempat jadi zona merah. Tapi hari ini sudah turun lagi jadi zona oranye," ucapnya.