Cegah paham radikal, Menteri Nasir minta kampus dampingi organisasi kerohanian
Merdeka.com - Beberapa aksi teror yang belakang terjadi melibatkan sejumlah anak-anak. Banyak yang menyayangkan karena seharusnya anak tak terjerumus dalam doktrin paham radikal.
Berkaca pada persoalan ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, meminta jajaran Rektor Universitas di Indonesia melakukan pengawasan ketat terhadap organisasi kampus, khususnya yang bergerak di bidang kerohanian.
"Organisasi kerohanian harus didampingi oleh para dosen yang bertanggung jawab. Semua organisasi," ujar Nasir di kantornya, Rabu (16/5/2018).
Perintah ini dimaksud Menteri Nasir, agar pihak kampus tidak kecolongan, terkait merebaknya pihak radikal yang menyusup lewat organisasi-organisasi tersebut.
"Jadi tidak boleh liar lagi. Semua harus terkoordinasi," tegas dia.
Perintah tegas Menteri Nasir kali ini menyusul kesaksian viral di media sosial terkait Ahmad Faiz Zainuddin, adik kelas terduga pelaku bom Surabaya Dita Oepriarto. Keduanya diketahui berkuliah di Universitas Airlangga, Surabaya.
Melalui Facebook, Ahmad bercerita pengalamannya mengikuti pengajian semasa kuliah di Universitas Airlangga. Dia menuturkan, kajian keilmuan diajarkan kerap menegaskan akan pentingnya menegakkan Negara Islam Indonesia.
"Dan untuk menegakkan ini kita perlu dana besar. Dan untuk itu kalau perlu kita ambil uang (mencuri) dari orangtua kita untuk disetor ke mereka," kata Ahmad seperti dituturkan di laman Facebook pribadinya.
Karenanya, Ahmad menyatakan tidak semua pengajian mengajarkan hal positif. Namun juga, ada yang menjadikannya sebuah wadah menanamkan unsur radikal.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaKampus bergerak menuntut Presiden menghentikan penyalahgunaan kekuasaan
Baca SelengkapnyaJangan sampai dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi intoleransi, bahkan mengarah pada aksi radikal terorisme.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan organisasinya bukanlah organisasi politik meski aktif dalam mendirikan dan mengawal kemajuan bangsa
Baca SelengkapnyaNarasi-narasi provokatif dapat memicu perpecahan harus dihindari terlebih di tahun politik.
Baca SelengkapnyaDemi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaMasyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya