Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua

Rabu, 24 November 2021 21:06 Reporter : Richard Jakson Mayor
Cegah Korupsi, KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua KPK. ©2017 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata meminta segenap pihak dan insan inspektorat serta auditor mengintensifkan pendampingan serta pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Papua.

“MCP (Monitoring Center for Prevention) di Papua masih rendah,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pendampingan dan Pengawasan Daerah Papua, di Aula Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua, Kota Jayapura, Rabu (24/11).

KPK meminta untuk bersama-sama menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan sesuai tugas masing-masing untuk terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di Papua sebagai upaya pencegahan korupsi.

“KPK telah menandatangani MoU dengan Kemendagri dan BPKP untuk selanjutnya monitoring MCP akan dilakukan oleh Kemendagri sebagai instansi pembina pemda dan BPKP yang memiliki perwakilan di setiap provinsi. Harapannya, akan lebih efektif,” terang Alex.

KPK, sambung Alex, mendorong inspektorat dapat menjadi kepanjangan tangan KPK. Karena, lanjutnya, inspektorat adalah pelaksana program pengawasan di daerah.

“Jadi, jika ada kepala daerah yang bermasalah hukum terkait korupsi maka inspektorat ikut bertanggung jawab, karena artinya inspektorat membiarkan kepala daerahnya terjerat korupsi,” ujarnya.

Dia memaparkan, program koordinasi supervisi KPK tidak hanya pencegahan, tetapi juga penindakan. Tidak kurang dari 266 laporan masyarakat, katanya, yang KPK terima dari Papua.

“Kami menilai ada potensi korupsi di dalamnya yang tidak harus selalu ditangani oleh KPK karena keterbatasan kewenangan KPK. Laporan pengaduan masyarakat tersebut bisa juga kami limpahkan ke inspektorat untuk diproses,” terangnya.

Namun, Alex memahami, bahwa kapasitas inspektorat masih terbatas. Meskipun, katanya, dari aspek aturan, Inspektorat harus punya Irban Investigasi dan faktanya belum semua punya. Hal ini, katanya, menjadi tugas BPKP ke depan.

Dia berharap dengan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh jajaran inspektorat dan auditor dari seluruh pemda, Perwakilan BPK, dan BPKP, juga dihadiri oleh perwakilan Ombudsman RI (ORI) di Papua dapat memperkuat sinergi dan koloborasi semua pihak dalam melakukan pendampingan dan pengawasan di wilayah Papua.

ORI, kata Alex, dapat melakukan evaluasi dan pengawalan atau pengawasan terhadap administrasi di pemerintahan daerah. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi yang merupakan kewenangan ORI, maka ORI dapat melakukan koordinasi dengan pihak inspektorat untuk perbaikan maladministrasi.

“Tidak tertutup kemungkinan dari maladministrasi tersebut menimbulkan kerugian negara. Bisa saja itu kesalahan administrasi, tapi dapat menimbulkan kerugian negara dan juga bisa menjadi perkara korupsi,” ungkapnya.

Menurutnya, perkara korupsi ada kaitannya dengan maladministrasi dari kesalahan prosedur dan lain sebagainya.

“Kalau itu disengaja dan ada niat jahat, tentu menjadi pidana,” pungkasnya.

Hadir dalam Rakor Pendampingan dan Pengawasan Daerah Papua, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Yan Setiadi, Kepala Perwakilan BPK Arjuna Sakir, Kepala Perwakilan ORI Iwanggin Sabar Olif, Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang secara luring, dan seluruh jajaran Inspektur serta auditor pemda di Papua secara daring.

2 dari 2 halaman

KPK Minta Kepala Daerah dan DPRD Papua Serius Berantas KKN

KPK meminta komitmen seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Papua untuk serius memberantas korupsi. Caranya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Demikian tertuang dalam pernyataan komitmen bersama yang ditandatangani oleh 21 kepala daerah dan Pimpinan DPRP yang meliputi enam poin yang harus dilaksanakan dalam pemerintahannya, yaitu:

Mengimplementasikan pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pada area: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan oleh APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Optimalisasi Pajak Daerah, serta Tata Kelola Keuangan Desa.

Mengoptimalkan upaya peningkatan pendapatan pajak daerah melalui penggalian potensi dan pengembangan inovasi pajak. Kemudian, mengoptimalkan upaya penatausahaan, pengamanan dan penyelesaian permasalahan barang milik daerah melalui program, sertifikasi, penertiban, pemulihan aset daerah.

Mengimplementasikan seluruh program penanganan pandemi Covid-19 secara akuntabel dan terhindar dari praktik korupsi. Menjalankan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan. Serta mengimplementasikan seluruh rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan bekelanjutan.

Sayangnya, KPK mencatat ada 9 kepala daerah yang tidak hadir, yaitu dari Pemprov Papua, Pemkot Jayapura, Pemkab Biak Numfor, Pemkab Boven Digoel, Pemkab Keerom, Pemkab Mappi, Pemkab Puncak, Pemkab Tolikara, dan Pemkab Waropen.

Sedangkan, sembilan pimpinan DPRP yang tidak hadir, yaitu Ketua DPRD Kota Jayapura, Kab. Asmat, Kab. Biak Numfor, Kab. Boven Digoel, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Nabbire, Kab Supiori, Kab. Tolikara, dan Kab. Waropen.

Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Papua yang dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan jajaran Direktorat Korsup Wilayah V KPK, di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Rabu, (24/11)

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan total 82 sertipikat aset tanah yang diserahkan Kepala Kanwil BPN kepada enam pemda di Papua berjumlah total 37 sertipikat, yaitu atas nama Pemkab Keerom, Pemkab Sarmi, Pemkab Mimika, Pemkab Nabire, Pemkab Paniai, dan Pemkab Jayapura. Selain itu, 45 sertipikat lainnya merupakan aset milik PT. PLN (Persero) yang berada di Papua.

KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pada tata kelola pemerintahan daerah yang meliputi delapan area intervensi dan pembangunan sistem integritas melalui pendidikan antikorupsi dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di Papua. [fik]

Baca juga:
Petinggi BNN, KPK dan BNPT Sepakat Bekerja Sama Hadapi Musuh Negara
Ketua KPK Sepakat Koruptor Harus Dihukum Mati
KPK Panggil 12 Saksi Dugaan Korupsi di Hulu Sungai Utara
KPK Ingatkan Kepala Daerah di Papua Delapan Area Rawan Korupsi
Dua Bupati Nonaktif Kembali Jalani Pemeriksaan KPK
KPK Yakin Aturan Pemanggilan Prajurit TNI Tak Hambat Proses Hukum
Soal Aturan Periksa TNI Harus Izin, Ini Kata Jenderal Andika

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. KPK
  3. Kasus Korupsi
  4. Papua
  5. DPRD
  6. Jayapura
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini