Merdeka.com - Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin menilai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 berpotensi menimbulkan konflik. Untuk meredam potensi konflik itu dibutuhkan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

"Syaratnya satu harus ada keadilan. Keadilan ini perlu diwujudkan oleh pemerintah maupun KPU selaku penyelenggara Pilkada," ujar Din Syamsuddin di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (13/3).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai seandainya ada ketidakadilan yang terjadi dalam proses Pilkada Serentak 2018, maka akan berpotensi untuk menciptakan konflik. Terlebih jika sampai terjadi kecurangan maupun kedzaliman maka potensi konflik pun juga akan muncul.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini mengingatkan bahwa politik identitas bisa pula membawa potensi konflik. Apalagi, sambung Din Syamsuddin belakangan ini bangsa Indonesia terbelah karena munculnya politik identitas di masyarakat.

"Menonjolnya politik identitas, sah-sah saja. Asalkan tidak menampilkan sikapnya yang ekstrem, yang mengenyahkan dan menampilkan absolutisme seperti pokoke," urai Din Syamsuddin.

Din Syamsuddin beranggapan meskipun berpotensi timbul konflik dalam Pilkada Serentak 2018, dia yakin bangsa Indonesia bisa meredam dan menyelesaikannya. Sebab, kata Din Syamsuddin, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas dan dewasa dalam mengatasi berbagai persoalan.

"Kita sudah berpengalaman menghadapi Pilkada-Pilkada. Saya sendiri optimis, Insya Allah dengan kearifan, kematangan, kedewasaan bangsa ini. Khususnya rakyat pemilih (Pilkada serentak) bisa berjalan dengan baik," tutup Din Syamsuddin.