Cegah Kekerasan Berlebihan, Kompolnas Usulkan Polisi Dilengkapi Body Camera

Senin, 15 Februari 2021 20:14 Reporter : Bachtiarudin Alam
Cegah Kekerasan Berlebihan, Kompolnas Usulkan Polisi Dilengkapi Body Camera Kapolri Listyo Sigit pimpin apel kesiapan tenaga tracer dan vaksinator Covid-19. ©2021 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ombudsman RI telah merilis bahwa institusi Polri masuk ke dalam lima institusi yang kerap menerima aduan terkait praktik tindak kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan sejumlah institusi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas.

Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai jika saat ini Polri masih dalam proses reformasi kultural sehingga perlu adanya perubahan mindset dan cultureset menjadi lebih humanis sesuai amanat reformasi polri.

"Pada masa Orde Baru, Polri disatukan ke dalam ABRI bersama-sama dengan TNI, sehingga dengan perekrutan, pendidikan dan pelaksanaan tugas-tugasnya berwatak militeristik. Setelah masa Reformasi, Polri dipisahkan dari TNI, menjadi institusi sipil dan anggota-anggotanya jika melakukan pelanggaran hukum akan tunduk di bawah peradilan umum," kata Poengky saat dihubungi merdeka.com, Senin (14/2).

Menurutnya, adanya tindalan kekerasan yang berlebihan haruslah menjadi perhatian pimpinan Polri untuk lebih serius melaksanakan Reformasi Kultural di tubuh institusi Polri. Sebagaimana Peraturan Kapolri (Perkab) nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Menjalankan Tugas Polri.

Walaupun, Poengky melihat aturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dipahami dan diimplementasikan setiap anggota. Oleh karena itu perlu adanya re-sosialisasi Perkap tersebut.

"Di sisi lain, pendidikan HAM perlu diberikan porsi lebih banyak di sekolah-sekolah pembentukan dan pengembangan anggota Polri. Termasuk praktiknya harus diperbanyak, agar anggota dapat lebih memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh," imbuhnya.

Termasuk, Poengky menyarankan agar setiap personel yang bertugas di lapangan terutama dalam tindakan penyelidikan maupun penyidikan dilengkapi dengan body camera untuk mengawasi tindakan yang dilakukan.

"Pimpinan perlu mengupayakan pencegahan, antara lain melengkapi anggota yang bertugas di lapangan, terutama terkait lidik, sidik, dan Brimob yang bertugas menghadapi kekerasan eskalasi tinggi agar dibekali body camera sehingga dapat dipantau tindakannya agar tidak melanggar HAM," saranya.

"Di tempat-tempat interogasi dan ruang tahanan perlu diperbanyak pemasangan CCTV agar mencegah praktik penyiksaan oleh penyidik atau sesama tahanan," tambahnya.

Selain itu, Poengky meminta bagi anggota yang diduga melakukan kekerasan berlebihan. Haruslah segera diproses hukum agar mendapatkan sanksi pidana dan etik agar ada efek jera.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pihaknya menemukan masih tingginya maladministrasi tindak penyiksaan di rutan dan lapas atau pun tempat serupa tahanan dilakukan anggota Polri.

"Institusi kepolisian misalnya, masuk menjadi salah satu institusi yang terbanyak kelima yang dilaporkan masyarakat. Apakah itu terkait administratif atau pun praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan kepolisian, begitu juga di lembaga pemasyarakatan," kata Ninik dalam diskusi virtual, Senin (15/2).

Menurut Ninik, catatan lainnya terkait dengan kurangnya penyediaan CCTV dalam rangka pengawasan di lapas dan rutan atau pun tempat serupa tahanan. Apalagi di titik-titik yang krusial dan diperlukan untuk dilakukan pengawasan secara menyeluruh.

"Untuk itu teman-teman media tidak berlebihan, bahwa pentingnya pengawasan kita semua selain pengawasan kami, pengawasan jurnalis juga penting. Juga keterlibatan masyarakat menyampaikan sehingga tidak ada lagi praktik penyiksaan di tahanan," kata Ninik.

Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, pihaknya juga mencatat Polri menjadi institusi terbanyak yang dilaporkan terkait praktik kekerasan.

"Sebagian mengenai praktik kekerasan dalam proses hukum, baik penangkapan, pemeriksaan, penahanan," ujar Taufan.

Untuk itu, lanjut Taufan, pihaknya berupaya menjalin koordinasi dengan Polri agar terjadi perubahan sikap anggota dalam melakukan proses hukum.

"Karena kita harus akui secara jujur praktik kekerasan penyiksaan itu kadangkala sudah menjadi kultur dalam penanganan tahanan," Taufan menandaskan. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Polisi Arogan
  3. Polisi
  4. Kompolnas
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini