Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil dari catatan atau refleksi tahunan. Sepanjang 2022, Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan soal dugaan pelanggaran HAM.

Data Komnas HAM, selama 2022 ada sebanyak 5.306 berkas pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 2.577 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan masyarakat.

"Dari jumlah tersebut, terdapat 1.019 kasus dilanjutkan penanganannya oleh Komnas HAM melalui mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan, 534kasus dan Mediasi 257 kasus, dan sisanya masih dalam proses analisis aduan," tulis keterangan resmi Komnas HAM dikutip Sabtu (10/12).

Dari keseluruhan data tersebut, ada tiga pihak teradu yang ditangani dengan mekanisme pemantauan dan penyelidikan. Mereka adalah kepolisian sebanyak 232 aduan, korporasi 75 aduan, dan pemerintah pusat 54 aduan.

"Tiga hak yang banyak dilanggar dalam kasus-kasus tersebut adalah hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan dan hak atas rasa aman," ujarnya.

Aduan paling banyak terhadap tiga institusi itu terjadi di lima provinsi, yakni Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Aduan didominasi konflik agraria di bawah rumpun hak atas kesejahteraan.

"Salah satu penyebabnya adalah kebijakan dan tata kelola agraria yang masih banyak mengabaikan dan melanggar HAM. Kasus-kasus yang diadukan berupa pembunuhan, kekerasan, intimidasi, perampasan pekerjaan, penyerobotan tanah, hingga penghilangan identitas budaya," jelasnya.

Berdasarkan data tersebut, Komnas HAM merekomendasikan untuk institusi kepolisian melakukan reformasi agar pelaksanaan tugas Korps Bhayangkara lebih mengedepankan pendekatan HAM.

"Kepolisian Republik Indonesia untuk melanjutkan dan memprioritaskan agenda Reformasi Kepolisian untuk memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas, agar pelaksanaan tugas Kepolisian RI semakin mengedepankan pendekatan HAM dalam pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat," imbuh dia.

Sementara bagi pemerintah, Komnas HAM merekomendasikan agar mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam persoalan agraria dan sumber daya alam.

"Dengan memperbaiki tata kelola agraria di dalam Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, dan kementerian/lembaga negara terkait lainnya, dan mengambil langkah serta kebijakan penanganan dugaan pelanggaran atas hak ruang hidup terkait praktik bisnis dan korporasi," ucapnya.