Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Catatan ICW: Lima Tahun Pemerintahan Jokowi Isu Hukum dan HAM Masih Jadi Anak Tiri

Catatan ICW: Lima Tahun Pemerintahan Jokowi Isu Hukum dan HAM Masih Jadi Anak Tiri Diskusi di Kantor ICW. ©Liputan6.com/Yopi

Merdeka.com - Peneliti Hukum dalam Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai isu hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum menjadi prioritas selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Padahal menurut Donal, isu hukum dan HAM dan hukum tertuang secara jelas dalam dokumen Nawacita Presiden Jokowi.

"Menurut saya isu hukum, isu antikorupsi masih menjadi anak tiri dalam pemerintahan. Belum menjadi segmen utama yang diprioritaskan oleh pemerintah," kata Donal dalam diskusi bertema evaluasi Nawacita khusus bidang penegakan hukum dan HAM dan antikorupsi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Donal menggarisbawahi, misalnya poin Nawacita Jokowi terkait poin keempat. Dalam poin keempat tersebut, Donal melanjutkan, pihaknya memberikan catatan khusus terkait komitmen Jokowi untuk mewujudkan hal itu.

Menurut alumnus Universitas Andalas itu, secara umum agenda reformasi hukum yang didengungkan selama ini tidak mempunyai arah yang jelas. Terlebih lagi, ia melihat pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian saja.

"Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk men-support agenda-agenda di sektor ekonomi," tegas Donal.

Selain itu, ia memandang bahwa di masa kepemimpinan Jokowi ini, penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum masih syarat akan politik kepentingan dan bagi-bagi jabatan. Catatan lainnya dalam poin ini adalah pengelolaan dan pengawasan lembaga pemasyarakatan dirasa belum optimal.

"Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, pelesiran, hingga suap," kata Donal.

"Tidak tercapainya agenda Nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pemberantasan Transaksi Tunai," lanjut Donal.

Sebagai informasi, Nawacita merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu.

Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu

Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Tok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun

Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Analisis Pakar soal Efek Buruk Secara Politik atas Ucapan Jokowi Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyoroti penyataan Jokowi soal Presiden boleh kampanye dan memihak.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen

"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.

Baca Selengkapnya
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai

Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya